ASARPUA.com – Nias Barat – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nias Barat untuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) TA.2017 menilai kinerja Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Bupati Faduhusi Daeli hanya mencapai sekitar 37 persen. Ini diketahui dari data yang diperoleh Wartawan, yang tertuang dalam laporan Pansus DPRD atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias Barat akhir Tahun Anggaran 2017 .
Tim Pansus pada kesimpulan sementara, menilai bahwa hitungan rata-rata kemajuan pekerjaan Pemerintah Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan dengan nilai raat-rata kurang lebih 37 persen.
Hal ini karena pada umumnya, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mempedomani dan memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam menyusun setiap kegiatan. Salah satu contoh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ada 6 rencana program prioritas RPJMD TA.2017 namun, data indikator Daerah berupa jumlah izin yang dikeluarkan serta kerjasama penanam modal asing dan dalam negeri tidak disajikan dalam LKPJ sehingga penilaian kinerja sama dengan nol persen.
Secara umum Rencana Steategis (Renstra ) SKPD tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD mengakibatkan tim Pansus tidak bisa memberi penilaian capaian kinerja.
Belum lagi data statistik tahun 2017 berkenaan dengan tingkat kesejahteraan seperti, PDRB, IPM, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran dan lainnya dimana belum disajikan pada LKPJ akibatnya tidak dapat diukur capaian kinerja untuk TA.2017.
Tak hanya itu, saat tim Pansus meninjau lapangan beberapa proyek atau pembangunan fisik tidak bermanfaat dan terkesan sebatas pemborosan anggaran diantaranya, pembangunan tambatan perahu di Tugala Gawu dan di Luaha Moro’o. Untuk itu Pansus meminta Bupati membina dan memberi perhatian khusus bahkan upaya hukum bila diperlukan. Uraian ini hanya merupakan sebagian dari sekian banyak temuan Pansus atas pembahasan laporan LKPJ Bupati TA.2017. (as-hal)