ASARPUA.com- Nias Selatan- Tim Pemrakarsa Pembebasan lahan Bandara Udara Silambo yang terletak di Desa Botohilitano Kecamatan Luahgundre Kabupaten Nias Selatan meninjau lahan Bandara Udara Silambo, Jumat, (24/05/2019).
Hadir saat itu, Ketua Tim panitia Pembebasan Lahan Bandara Udara Silambo Ikhtiar Duha, Wakil Ketua Emanuel Telaumbanua, Sekretaris Tim Faatulo Gulo, Kabag Ops Polres Nisel Kompol Martin L Dachi, sejumlah Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kadis Kominfo Nisel Deri Dohude, Camat Luahagundre Ta’ajari Wau , sejumlah Tokoh Masyarakat Luahgundre dan para panitia pembebasan lahan Bandara Silambo lainnya serta sejumlah personil Polres Nias Selatan.
Pantauan wartawan di lokasi, terlihat run -way yang akan digunakan untuk pendaratan Hellypet Presiden Republik Indonesia sudah dibersihkan. Presiden RI di rencanakan akan menghadiri acara puncak perhelatan Sail Nias yang diselenggarakan pada Bulan September 2019.
Wakil Ketua Panitia Pemrakarsa Pembebasan lahan Bandara Udara Silambo Emanuel Telaumbanua mengatakan, peninjauan ini guna memastikan titik pendaratan Hellypet Presiden Republik Indonesia.
Kabid Aset BP2KAD Nisel Yursen Agus Laia menyebutkan, Proses pengembalian batas tanah lahan Silambo belum dilakukan oleh BPN mesti pihaknya sudah mengusulkan kepada pihak BPN Nisel.
“Perlu juga kami informasikan bahwa jalan menuju Bandara Silambo mulai dari Jalan Nasional hingga run- way telah memiliki sertifikat. artinya, ada 130 Hektar lahan yang sudah memiliki sertifikat termasuk didalamnya lahan run-way,”terangnya.
Ketua Panitia Pembebasan Lahan Bandara Udara Silambo Ikhtiar Duha disela-sela peninjauan lokasi mengatakan, Pemerintah Daerah sengaja menjadikan Bandara Silambo sebagai lokasi pendaratan Hellypet RI-1. tujuannya agar Bandara itu nantinya menjadi perhatian Presiden RI untuk dilanjutkan pembangunanya.
Ia menjelaskan, mengenai pembebasan lahan nantinya bukan Pemerintah yang menentukan harga namun tim Appraisal. “Artinya, harga yang ditentukan oleh tim Appraisal itulah yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah nantinya,”jelasnya.
Pada intinya, lanjut dia, jika pembebasan lahan belum selesai maka Pemerintah Pusat tidak mau menggelontorkan anggaran.
“Perlu juga diketahui bahwa pintu utama untuk memajukan pariwisata yakni Bandara. apalagi Daerah Nias Selatan merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata yang sudah mendunia ,”sebutnya. (as-hal)