ASARPUA.com – Medan – Guna meningkatkan kemampuan dan keahlian para Apratur negara yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, terutama dalam pengelolaan dana kelurahan, Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD & PSDM) Kota Medan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Pengadaan Langsung di Lingkungan Pemko Medan di Hermece Palace Hotel, Medan, Senin (05/08/2019).
Bimtek dibuka Walikota Medan Dzulmi Eldin diwakili Asisten Pemerintahan Setdako Medan tersebut, diharapkan juga dapat menjadi sarana meningkatkan keahlian serta meng-update pengetahuan khususnya dalam pengadaan langsung. Sebab, regulasi serta dinamika pengadaan barang dan jasa terus berkembang.
Sebanyak 30 lurah mengikuti Bimtek yang akan berlangsung selama tiga hari mulai 5 sampai 7 Agustus . Dalam Bimtek, para lurah akan mengikuti pembelajaran mulai pukul 08.00-17.00 WIB. Sebagai instruktur dalam Bimtek tersebut, panitia mendatangkan Dr Fahrurrazi MSi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta.
Dihadapan seluruh peserta, Renward mengingatkan, mungkin diantara peserta sudah beberapa kali mengikuti kegiatan serupa dan sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa namun dimintanya agar tidak cepat berpuas diri. Justru itu harapnya, Bimtek ini harus dijadikan wadah untuk mengasah keahlian.
“Teruslah asah keahlian saudara-saudara dalam menerapkan dan memahami peraturan-peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. sehingga nantinya saudara dapat menjadi ahli pengadaan barang dan jasa yang benar-benar berkompeten,” pesannya.
Sementara itu Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Adrian Saleh dalam laporannya menjelaskan, Bimtek berlangsung 3 hari mulai 5 sampai 7 Agustus diikuti 30 peserta yang merupakan para lurah. Pembelajaran Bimtek berlangsung mulai pukul 08.00-17.00 WIB dan mendatangkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta.
“Adapun tujuan Bimtek digelar untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Saleh. (as-01)