ASARPUA.com – Medan – Sebanyak 184 orang Pengelola E-Warong dan sebanyak 21 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Tahun 2019 di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja, Kamis (02/05/2019). Bimtek ini berlangsung selama 3 (tiga) hari dimulai dari tanggal 2 Mei hingga 4 Mei 2019.
Bimbingan Teknis ini dibuka oleh Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Drs Musaddad. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan bimbingan secara teknis bagi Pengelola E – Warong se-Kota Medan sebagai media penyaluran Badan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan Bansos pangan dari Kementerian Sosial RI.
Dalam sambutannya Aspem menyampaikan bahwa Bantuan Sosial Non Tunai ini merupakan upaya mereformasi program yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden RI yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program melalui pembaharuan data secara terus menerus dan berkelanjutan, serta untuk mendorong inklusi keuangan.
“Penyaluran BPNT ini dilaksanakan secara bertahap mulai rahun 2017 pada beberapa daerah terpilih yang ada di Indonesia, salah satunya di Kota Medan sendiri. Tentunya dengan akses dan fasilitas yang memadai,” ucap Aspem di hadapan Kepala Dinas Sosial Ir Endar Sutan Lubis MSi dan ratusan peserta Bimtek.
Selanjutnya Musaddad mengatakan selain memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran BPNT melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat. Diharapkan, fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset akan memberi kesempatan menabung.
“Pada akhirnya penyaluran BPNT memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat, melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan,” kata Musaddad.
Lebih lanjut Aspem mengungkapkan turut menaruh harapan jangka panjang untuk bantuan pangan non tunai ini. Dalam artian bahwa, penyaluran bantuan pangan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. (as-01)