ASARPUA.com – Medan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan memberikan sejumlah perhatian terhadap beberapa hal terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 diantaranya Terkait SiLPA, realisasi retribusi parkir tepi jalan, pembangunan kolam retensi, belanja bansos, penurunan pendapatan BLUD, penurunan terhadap Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, peningkatan PAD melalui PUD Pembangunan Kota Medan, dan realisasi pikir.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Syaiful Ramadhan saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (04/06/2024)
“Pertama, Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kota Medan terkait dana SiLPA yang sangat jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Syaiful.
Disampaikannya, Menurut laporan keuangan Anggaran Tahun 2023, Dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar Rp68,680 miliar. Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan, Apa yang menjadi langkah dan Konsentrasi Pemerintah Kota Medan dalam menurunkan Dana SiLPA dari tahun-tahun sebelumnya. “Mohon Penjelasannya,” tanya Syaiful.
Kemudian, FPKS menyoroti pada laporan keuangan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp155,490 miliar (47,13%).
“Dari yang kami amati pada sektor pendapatan retribusi daerah rendah yaitu Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pada penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum realisasi anggaran 2023 sebesar Rp24,883 miliar (48,73%). Fraksi PKS mempertanyakan apa yang menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum ini belum optimal padahal Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem E-Parking. Dan apa evaluasi terhadap sistem e-parking yang sudah berjalan. Mohon penjelasannya, ” katanya. (Asarpua)
