ASARPUA.com – Tanah Karo – Pengadilan Negeri Kabanjahe kembali menggelar sidang gugatan perdata kasus dana hibah kepada instansi vertikal dengan agenda penyampaian resume dari tergugat dan penggugat di ruang mediasi Rabu (04/03/2020) sekira pukul 12.10 WIB.
Bupati Karo, Terkelin Berahmana selaku tergugat I pada mediasi ketiga dan penyampaian resume dihadiri Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Setdakab Karo, Isme Lewi br Tarigan.
DPRD Karo selaku tergugat II kali ini diwakili Wakil Ketua DPRD Karo, Sadarta Bukit didampingi Sekretaris Dewan Petrus Ginting.
Hakim mediator dalam gugatan perdata nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Kbj Sanjaya Sembiring.
Penggugat-penggugat Ikuten Sitepu, Soni Husni Ginting,, Robinson Purba tetap didampingi penasehat hukum Ronald Abdi Negara Sitepu.
Ikuten Sitepu salah seorang penggugat seusai mediasi kepada wartawan menyampaikan bahwa dalam mediasi kali ini juga tidak ditemukan kesepakatan sehingga agenda selanjutnya di meja persidangan.
“Mediasi lanjutan tadi sudah dilakukan. Resume kita selaku penggugat sudah kita sampaikan kepada hakim mediator. Tergugat satu dan tergugat dua juga sudah menyerahkan resumenya. Hasilnya, tidak ditemukan kesepakatan maka dilanjutkan kepersidangan memeriksa pokok perkara. Jadwalnya nanti pihak kita dikabari kepanitraan,” terang Ikuten.
Ditambahkan Ikuten, tergugat tetap mempertahankan pendapatnya bahwa apa yang dilakukan tergugat sudah sesuai dengan aturan. “Artinya tergugat satu dan tergugat dua tetap pada prinsipnya. Begitu juga kita sebagai penggugat tetap juga. pada prinsip gugatan kita,” jelas Sitepu yang diamini penggugat lainnya.
Sekedar mengingatkan bahwa adanya pengalokasian anggaran hibah Pemkab Karo kepada instansi vertikal milyaran rupiah pada APBD tahun anggaran 2018 dan APBD tahun anggaran 2019 ,yang menurut penggugat dkk adalah suatu perbuatan yang duduga melawan hukum. (as-joh)