ASARPUA.com – Medan – Pemerintah seperti sudah memastikan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2020. Kenaikan tersebut memunculkan keberatan dan protes dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas bawah.
Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE ikut angkat bicara soal kebijakan kenaikan iuran BPJS tersebut. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus ditinjau kembali bagaimana respòn dan tanggapan masyarakat. Dan kalaupun mau juga dinaikkan, ujar Hasyim yang ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (18/11/2019). “Jangan sampai kanaikan iurannya hingga seratus persen,” tambahnya.
“Setengahnya atau di bawahnya lagi. Kalau hanya sedikit naiknya mungkin keluhan masyarakat tidak terlalu besar dan tidak terlalu memberatkan masyarakat golongan bawah sebut Hasyim. Ketua Kota DPRD Medan ini setuju, jika iuran BPJS Kesehatan naik untuk golongan satu. Sebab, golongan satu pada umumnya orang-orang yang berpenghasilan cukup. Dibandingkan anggota BPJS kelas tiga yang memang tergolong susah.
Namun demikian, Hasyim mengimbau kepada masyarakat agar kondisi ini jangan sampai menjadi masalah besar. Diingatkannya pula, masyarakat jangan mau terpancing isu-isu yang kurang baik, menyangkut masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. (as-01)