ASARPUA.com – Medan – Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Hanura, Hendra DS mengkritik luar biasa kacaunya sistem pendaftaran warga calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Medan.
Menurutnya, kekacauan dalam pendataan untuk menerima dana bansos atau BST senilai Rp600 ribu per bulan untuk per KK dalam tiga bulan (dimulai April-Mei-Juni) tersebut.
“Luar biasa kacaunya. Harusnya Pemko Medan jemput bola untuk pendataan Bansos dengan memanfaatkan Kepling sebagai ujung tombak. Mereka bisa meng-update data warganya dan mengumumkan nama-nama penerima bansos di kelurahan, sehingga yang belum terdata bisa juga terlihat,” katanya menyikapi kerumunan warga yang mendaftar di Kantor Dinsos Medan, Jalan Pinang Baris Meda, Rabu (13/05/2020).
Munculnya kerumunan warga di Kantor Dinas Sosial Kota Medan tersebut menurutnya, juga menjadi gambaran Pemko Medan tidak mampu mengkoordinir jajaran mereka hingga ke tingkat lingkungan untuk melakukan pendataan.
Padahal ia yakin, jika seluruh perangkat pemerintahan dikerahkan hingga ke tingkat lingkungan tersebut maka, kerumunan warga tidak mungkin terjadi.
“Ini yang terjadi kan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Warga sampai mengabaikan imbauan menjaga jarak (Physical Distancing) demi mendapatkan bantuan tersebut. Ini kondisi yang sangat ironis,” kata Hendra DS.
Hendra mendesak, agar Plt Walikota Medan Akhyar Nasution segera turun tangan menangani persoalan ini. Karena jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, ia khawatir akan memicu persoalan di tengah masyarakat.
“Kita menilai sepertinya tak ada manajemen untuk pendataan ini. Yang kita khawatirkan, yang tak menerima bantuan nanti akan menimbulkan gejolak baru,” pungkasnya. (asarpua)