ASARPUA.COM – Medan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Pedagang Kaki Lima (PK5) dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Kota Medan di gedung Paripurna DPRD Medan, Senin (08/10/2018).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar DPRD Kota Medan yang dibacakan Modesta Marpaung yang mengapresiasi pengajuan Ranperda inisiatif DPRD Medan kota Medan tentang perlindungan pedagang kecil kota Medan.
Menurut Fraksi Golkar, inisiatif ini sangat perlu dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pedagang kecil dari penggusuran yang sering menimbulkan pertikaian antara pedagang kecil dengan pemerintah.
Sementara, F-PDI Perjuangan DPRD Medan melalui Edward Hutabarat menyampaikan, sesuai analisa dan telaah secara cermat di internal fraksi, maka Ranperda Kota Medan Perlindungan Pedagang Kecil yang diajukan pengusul telah memenuhi ketentuan filosofis, yuridis maupun sosiologis.
Sedangkan Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan penyampaian pandangannya melalui Proklamasi K. Naibaho mengatakan Pemko Medan dianggap tak becus melakukan penataan dan dianggap tak memiliki grand design (rancangan besar) dalam penyelesaian PK5.
“Tidak adanya grand design itu menjadikan masalah PK5 dari tahun ke tahun terus menguras anggaran. Seperti diketahui pada tahun 2016, Pemko Medan menganggarkan dana sebesar Rp. 3,1 miliar dari APBD Kota Medan untuk penertiban PK5,” katanya.
Senada, Hendrik Sitompul dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan dalam menyampaikan pandangan fraksinya mengatakan F-Demokrat menyambut baik dan mengapresiasi pengusulan Ranperda Perlindungan Pedagang Kecil.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, Rapat Paripurna diskor sampai dengan penjadwalan Badan Musyawarah DPRD Kota Medan untuk agenda tanggapan. (as-01)