ASARPUA.com – Medan – Bupati Karo,Terkelin Berahmana,SH dan wakil ketua DPRD Karo, Efendi Sinukaban hadiri sosialisasi alternatif pembiayaan daerah di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Senen (26/08/2019) sekira pukul 09.30 WIB.
Bertindak sebagai moderator anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, SH, MH dan dihadiri Bupati/walikota se Sumatera Utara.
Dalam sosialisasi tersebut, Parlindungan Purba memandu para Narasumber yang telah dihadirkan oleh Gubsu Edy Rahmayadi.
Diantaranya Ahli Madya, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian RI, Iwan Richard Butar-Butar. Kepala Sub Bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dara Ayu Prastiw, Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Drs.Rooy John Erasmus Salamony, Erdian Dharmaputra Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT Sarana Multi infrastruktur (SMI). Erdian Dharmaputra.
Menurut Parlindungan Purba, acara ini bertujuan untuk memberikan informasi agar masing masing Pemda tidak keliru terkait pinjaman daerah yang dapat menunjang APBD.
Pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengakselarasi pembangunan infrastruktur daerah.
Narasumber Drs. Rooy John Erasmus Salamony ,menyampaikan Persyaratan pinjaman daerah, pemda wajib memenuhi persyaratan, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
“Memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat,” paparnya
“Pemda ke depan tidak lagi melakukan peminjaman kepada pemerintah tapi sekarang kepada PT Sarana multi infrastruktur (SMI), ini bertujuan lebih memudahkan Pemda untuk melakukan pinjaman,” terangnya
Bupati Karo,Terkelin Brahmana menanggapi sosialisasi alternatif pembiayaan daerah, untuk Pemda karo sementara belum ada rencana melakukan pinjaman, walaupun tadi dalam paparan terungkap bahwa pinjaman daerah lebih dipermudah sekarang kepada PT Sarana multi infrastruktur (SMI).
“Disatu sisi, bukan hal yang mendesak sebab semua ada syarat dan aturannya. Begitu juga pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, kekurangan Arus KAS,” jelas Terkelin Brahmana.
Hal senada dikatakan wakil ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban SE, kegiatan sosialisasi alternatif pembiayaan daerah ini, sangat membantu, baik Pemda Karo maupun DPRD Karo.
“Sebab memberikan pemahaman jika disuatu saat membutuhkan pinjaman daerah kami DPRD Karo sudah paham regulasi dan mekanisme dan dapat mendorong pemkab karo dalam hal membutuhkan dana pinjaman demi pembangunan di Kab karo, nantinya,” ujarnya.
Disamping itu tambahnya lagi, kita juga tahu persyaratan pinjaman daerah jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD Karo, dimana persetujuan DPRD dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA-PPAS.
“Pada prinsip umum pinjaman daerah, harus merupakan inisiatif dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan,” pungkasnya. (as-joh)