ASARPUA.com – Medan – Rajuddin Sagala Anggota DPRD Kota Medan mengungkapkan bahwa selayaknya pemerintah bersikap tegas dan memberi sanski pada perusahaan yang mengangkangi hak-hak buruh. Kurangnya ketegasan pemerintah selama ini, membuat perusahaan terkesan semena-mena dan kerap mengabaikan hak-hak pekerjanya. Seperti tidak memberikan upah sesuai ketentuan pemerintah dan tidak memberi cuti maupun pesangon bagi yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Buruh adalah salah satu pekerjaan mulia dan jasa-jasanya patut kita dihargai dan dihormati. Karena mereka bekerja tidak hanya untuk menghidupi diri mereka sendiri, tapi juga mereka punya keluarga. Tentunya mereka punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga yang menjadi tanggungannya,” kata Rajudin menanggapi Hari Buruh di Medan, Rabu (01/05/2019).
Lebih jauh Anggota Komisi B yang membidangi tenaga kerja ini menambahkan, agar pemerintah lebih memperhatikan nasib buruh yang sering disepelekan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. “Para pekerja terkadang diberi upah rendah, tidak diberi layanan kesehatan BPJS dan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,”ujar Rajuddin.
Tidak tertutup kemungkinan, lanjutnya, perbuatan semena-mena perusahaan karena kurang tegasnya pemerintah memberi sanski bagi pengusaha yang melanggar ketentuan undang-undang tenaga kerja.
“Di sini kita minta, pemerintah bersikap tegas pada perusahaan yang menyalah. Tidak sekedar memberi sanski teguran, tapi perlu diberi sanksi kurungan penjara dan dicabut izin perusahaannya. Agar ada efek jera bagi pengusaha, biar mereka tidak semena-mena terhadap karyawannya,” tegasnya.
Politisi PKS ini tak menampik masih banyak persoalan tenaga kerja di Kota Medan yang belum terselesaikan. Antaralain masalah pekerja di Rumah Sakit Sari Mutiara Medan.
Terkait hal itu, sesuai UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, fungsi pengawasan ketenagakerjaan berada di provinsi. “Sedangkan pemerintah kabupaten/kota sifatnya hanya sebatas koordinasi saja,” tandasnya. (as-01)