ASARPUA.com – Medan – Hampir tiga Minggu Dzulmi Eldin Walikita Medan Non Aktif kena OTT KPK dan meringkuk ditahanan KPKDI Jakarta. Apa yang menimpa Dzulmi Eldin dikhawatirkan berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan di Kota Medan. Pasalnya, sejumlah OPD di jajaran Pemko Medan dinilai menjadi takut menggunakan anggaran.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE meminta Pemko Medan dapat memaksimalkan penyerapan anggaran setiap program kegiatan yang telah disetujui dalam APBD 2019.
“Jangan lagi ditunggu-tunggu ayo kerjakan proyek yang sudah ada. Tidak perlu ragu menggunakan anggaran yang sudah disetujui, meskipun juga Kota Medan dipimpin oleh Plt Walikota, yaitu Akhyar Nasution” ujar Hasyim di ruang kerjanya, Gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Mailana Lubis, Rabu (06/11/2019).
Menurutnya, pekerjaan berbagai program pembangunan yang sudah disetujui dalam APBD tidak perlu diperlambat pekerjaannya. Apalagi proyek untuk masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan dan perhubungan.
“Semua harus berjalan dengan semestinya, jangan berhenti dan terkendala. Karena manfaat pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat Kota Medan. Diharapkan jangan sampai ada SiLPA, terealisasi harus di atas 90 persen,” ungkapnya.
Apalagi, kata Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini, melihat kondisi di lapangan banyak pekerjaan yang belum dilaksanakan.
“Jadi setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terbentuk akan kita lihat capaian Pemko Medan untuk triwulan terakhir ini sampai triwulan ke depan. Ini harus disampaikan secara lengkap agar kita tahu apa yang mereka kerjakan,” imbuhnya.
Sementara anggota DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution mengharapkan adanya OTT KPK tersebut tidak berdampak negatif atau terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur di Medan.
“Jangan ada yang terhambat dengan adanya kasus yang didalami KPK. Karena dilihat di lapangan banyak OPD ketakutan menggunakan anggaran,” kata politisi Gerindra ini.
Bahkan ia mengkhawatirkan P-APBD 2019 nanti tidak bisa terserap dengan kondisi sekarang yang banyak pekerjaan terbengkalai.
“Kita bisa lihat di lapangan banyak pekerjaan terhenti khususnya infrastruktur. Pembangunan Kota Medan terhambat dan membuat anggaran yang sudah dialokasikan tidak diserap. Ini kan merugikan masyarakat yang telah ikut berpartisipasi menyumbang PAD Kota Medan,” pungkasnya. (as-01)