ASARPUA.com – Jakarta – Pasca OTT KPK terhadap Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) dan ditetapkan menjadi tersangka, Rabu (16/10/2019) malam terungkap kalau TDE diduga menerima suap total Rp 330 juta untuk menutupi pengeluaran perjalan ke Jepang. Dimana perjalan ke Jepang melebihi pagu anggaran yang ditanggung APBD karena kelamaan dan mengajak keluarga ikut pelesiran.
Memang selama ini Walikota Medan Eldin bersama kerabat dan anggota DPRD Medan kerap perjalanan ke luar negeri seperti Jepang dan negara lainnya.
Bisa saja karena menutupi lebih anggaran sehingga dibebankan kepada Kepala Dinas di Pemko Medan. Bakal terungkap Kepala Dinas mana yang dikutip menutupi biaya tak terduga itu.
Perjalanan dinas ke Jepang bersama anggota DPRD Medan itu dilakukan dalam rangka kerja sama sister city antara Medan dan Ichikawa. Saat itu, Eldin disebut mengajak istri, dua anak, dan orang lainnya yang tidak berkepentingan.
Keluarga TDE (Tengku Dzulmi Eldin) bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut, keluarga TDE didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan yaitu SFI (Syamsul Fitri Siregar),” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Rabu (16/10/2019) Jakarta Selatan malam.
Akibat ikut sertanya pihak yang tidak berkepentingan itu, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tak dapat dipertanggungjawabkan dan tak bisa dibayar dengan APBD. Pihak travel yang menangani perjalanan itu kemudian menagih bayaran kepada Eldin.
TDE kemudian bertemu dengan SFI dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta,” ucap Saut.
Atas perintah itu, Fitri menghubungi ajudan Eldin untuk membuat daftar target kepala dinas yang akan dimintai ‘kutipan liar’ (pungli).
Tidak heran nantinya jika sejumlah Kepala Dinas di Kota Medan ikut terlibat.
Sejumlah masalah di Kota Medan dimungkinkan akan memperberat kasus Eldin dengan pasal berlapis. (Asarpua)