ASARPUA.com – Medan – Ditahun 2020 ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalu Bagian Sosial dan Pendidikan (Sospen) Setdako Medan akan kembali melakukan pendataan bagi penerima bantuan dana jasa pelayanan. Pendataan dilakukan untuk melakukan verifikasi, guna memastikan bahwa penerima dana jasa masih berhak menerima kembali atau sudah beralih profesi. Di samping itu juga untuk menghindari terjadinya data ganda maupun adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang menerima bantuan dana sosial tersebut.
Demikian terungkap dalam Rapat Persiapan Pelaksanan Pendataan Dalam Rangka Pemberian Dana Jasa Pelayanan Kepada Warga Pelayan Masyarakat Kota Medan yang dipimpin Asisten Pemerintahan Setdako Medan Musadad Nasution di Ruang rapat III Balai Kota Medan, Selasa (14/01/2020). Dengan pendataan ulang yang dilakukan, diharapkan dana jasa pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya.
Diungkapkan Khoiruddin, adapun warga pelayan masyarakat yang menerima dana jasa pelayanan itu yakni, Agama Islam meliputi guru maghrib mengaji, MDTA, TPA, ustad/ustadzah, khatib Jumat, nazir masjid dan mushalla, bilal jenazah dan penggali kubur. Agama Kristen Protestan/Khatolik meliputi guru sekolah Minggu, penatua dan pengurus gereja. Sedangkan Agama Hindu yang menerimanya penjaga kuil dan Agama Budha penerimanya adalah penjaga Cihara
“Kita harus teliti dan selektif dalam melakukan verifikasi nama-nama penerima dana jasa pelayanan. Nama-nama penerima dana jasa pelayanan yang sudah di-SK-kan oleh kecamatan maupun Kementrian Agama Kota Medan akan kita verifikasi dengan data base yang kita miliki. Setelah itu barulah kita sesuaikan dengan Disdukcapil Kota Medan sehingga diperoleh data yang benar-bemar valid. Dengan demikian warga pelayan masyarakat yang menerima bantuan dana jasa pelayanan benar-benar tepat sasaran dan tidak ada yang menerima lebih dari satu kali,” kata Khoiruddin.
Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Meda Zulkarnain mengungkapkan, validasi data dapat dilakukan dengan memanfaatkan data base kependudukan yang dimiliki Disdukcapil melalui sistem single indentity number (sistem pencatatan tunggal) guna menghindari terjadinya data ganda. Selain itu, tambah Zulkarnain, sistem single indentity number juga rutin dilakukan pemutakhiran sehingga data kependudukan yang dimiliki benar-benar valid.
“Kami siap untuk membantu melakukan kerjasama dengan memanfaatkan data base kependudukan, guna mencegah terjadinya data ganda maupun kesalahan dalam pencatatan kependudukan, terutama dalam pemberian bantuan dana sosial sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kami minta hasil verifikasi yang dilakukan segera disampaikan sehingga kami dapat melakukan cross check dengan menggunakan single indentity number,” ungkap Zulkarnain. (as-01)