ASARPUA.com- Karo – Bupati Kabupaten Karo, Antonius Ginting, diwakili Wakil Bupati Komando Tarigan, SP, mengikuti Rapat Perkembangan Situasi Terkini yang dirangkaikan dengan Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring di ruang rapat KCC Kantor Bupati Karo, Jalan Letjen Jamin Ginting Kabanjahe, Selasa (02/09/2025).
Turut hadir, jajaran Forkopimda Kabupaten Karo bersama Danyon 125/Simbisa Karo, Haris Nur Priatno, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Dapatkita Sinulingga, Kepala BPS Karo, Oliver Bobby Reynold Simarmata dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Karo.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, serta seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan perkembangan situasi sosial politik nasional yang dinamis dalam beberapa pekan terakhir.
Ia mengungkapkan, sejak 25 Agustus 2025 telah terjadi 107 titik aksi demonstrasi serentak di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di sejumlah lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres, hingga gedung DPRD.
Mendagri menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan menekankan kembali poin-poin dari keterangan pers Presiden RI bersama ketua partai politik pada 31 Agustus 2025. Beberapa di antaranya yaitu pencegahan makar dan terorisme, serta dorongan agar masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan konstitusional.
“Dialog terbuka, pemerintah siap mendengarkan serta menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan kritik maupun masukan. Peran DPR juga penting.
Pimpinan DPR diminta mengundang tokoh masyarakat dan kelompok sipil untuk berdialog dalam suasana konstruktif,” ujar Tito.
Kepala Staff Kepresidenan menekankan tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum pasal 5 dan 6. Dan juga menegaskan bahwa masyarakat berhak memiliki kebebasan berpendapat namun tetap bertanggung jawab dan menghormati reputasi orang lain serta melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moralitas publik.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan mengharapkan setiap daerah memiliki platform untuk Cek Fakta, agar masyarakat dapat mengecek secara langsung informasi yang benar dan tidak terpengaruh oleh informasi yang salah atau bahkan direkayasa. Juga untuk menetralisir informasi yang memprofokasi publik.
Kepala Staff Kepresidenan juga memaparkan, sejak dibentuk Mei 2025, Satgas telah berhasil membentuk kelembagaan KDKMP sesuai target 80.000. Tercatat 81.500 Desa/Keluarahan sudah membentuk Koperasi Merah Putih.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi nasional per Agustus 2025. Ia menyebutkan bahwa 27 provinsi mengalami deflasi, sedangkan 11 provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Sumatera Utara sebesar 1,77 persen, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar -1,90 persen.
Rapat ini dihadiri Menko Bid.Pangan, Zulkifli Hasan, Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Mendagri, Ribka Haluk, para Gubernur, Bupati, jajaran Forkopimda. (asarpua)
Penulis: Serasi Sembiring
