ASARPUA.com – Medan – Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan menjelang Ramadan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengimbau agar tidak ada pihak yang melakukan kecurangan dengan menahan stok komoditi, sehingga mempengaruhi satbilitas harga di pasaran.
Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi usai memimpin Rapat Kesediaan Pangan Menjelang Ramadan Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Satuan Tugas (Satgas), di ruang Rapat Tengku Erry lantai 10, Kantor Gubsu Jalan Diponegoro 30 Medan, Selasa (30/04/2019). “Kepada Satgas Pangan ini saya minta diawasi, kalau memang ada kecurangan di pasar harus kita tindak lanjut,” ujar Gubsu.
Dalam rapat, Gubsu juga menyampaikan, persediaan stok pangan aman menjelang bulan Ramadan. Sehingga diharapkan harganya tetap terkendali menjelang Ramadan hingga Lebaran. “Jelang Ramadan mudah-mudahan stok kita aman. Hanya mungkin ada kenaikan harga untuk beberapa komoditi karena masalah distribusi seperti di Nias. Di Nias itu, saat ini gelombang laut antara Sibolga dan Nias sedang tinggi, jadi ada kesulitan untuk mendistribusikan barang, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga,” jelasnya.
Di Medan, juga ada beberapa kenaikan harga untuk cabai, kedelai, bawang merah, dan bawang putih. “Meski stok kita masih aman untuk Ramadan, tetapi perlu kita buat rencana jangka panjang. Sehingga nantinya harga di pasar juga tetap stabil,” katanya.
Menurut Edy Rahmayadi yang juga didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina, salah satu langkah yang akan dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dan harga yang stabil yakni akan dilakukan kajian komprehensif dan mapping yang jelas untuk memudahkan proses distribusi bahan pangan antar daerah, yang menjadi pemasok dan daerah lain yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat menjelaskan bahwa daerah kabupaten/kota yang paling banyak mempengaruhi inflasi di Sumut adalah Medan, Padangsidimpuan, Siantar dan Sibolga. “Memang tentu kita berharap ada kestabilan harga di semua daerah, tetapi mungkin sebagai kajian ke empat daerah ini perlu menjadi prioritas,” katanya. (as-01)