ASARPUA.com – Medan – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mempercepat realisasi hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor. Hingga kini sudah 648 unit Huntap Groundbreaking, yang lokasinya berada Tapanuli Utara (Taput), Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Kota Sibolga.
Hal itu terungkap pada rapat pembahasan lanjutan pembangunan Huntap di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Minggu (28/12/2025) malam. Rapat yang diselenggarakan secara daring itu dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait. Juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, Kepala BNBP Suharyanto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, dan kepala daerah yang terkena dampak bencana.
Gubsu Bobby yang mengikuti rapat secara daring di Aula Tengku Rizal Nurdin (TRN), Jalan Sudirman 41 Medan, melaporkan bahwa di Taput, lokasi Huntap berada di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting. Luas lahannya 5 hektare dengan jumlah 103 unit Huntap.
Di Tapsel, lokasinya berada di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru. Lahan yang disiapkan 61.942 meter persegi, dengan Huntap yang disiapkan sebanyak 227 unit.
Sementara lokasi Huntap yang disiapkan di Tapteng berada di Lahan Asrama Haji Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori. Luas lahannya 1,3 hektare dengan jumlah Huntap sebanyak 118 unit. Di Kota Sibolga berada di Jalan Sudirman, Keluarahan Aek Porombunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Luas lahannya 5,1 hektare dengan jumlah Huntap 200 unit.
“Selain 648 unit Huntap tersebut, rencana Huntap selanjutnya sebanyak 343 unit. Lokasinya berada di Tapteng Kelurahan Tukka, Desa Lumut. Jumlahnya sebanyak 86 unit,” ucap Bobby.
Kemudian rencana Huntap berada di Tapsel, Desa Tandihat, sebanyak 186 unit. Selanjutnya berada di Kabupaten Humbanghasundutan yang lokasinya berada di Desa Panggunggurgan 35 unit dan Desa Sampe Tua/Onan Ganjang sebanyak 36 unit Huntap.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan kepada kepala daerah untuk diminta proaktif mengusulkan validasi data Huntap. Dalam hal ini, PKP membutuhkan usulan lokasi riil, agar pembangunannya bisa direalisasikan segera.
Selain itu, daerah juga diminta untuk segera melaporkan jumlah data hunian masyarakat yang berada pada kategori rusak ringan, sedang, berat, hanyut atau hilang, karena dampak bencana banjir dan tanah longsor. Karena selain hunian yang akan dibangun oleh pemerintah melalui APBN, Yayasan Buddha Tsuzi, Danantara juga akan membangun 15.000 unit hunian untuk tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
“Jangan terlalu jauh dari ekosistem, seperti sekolah, rumah sakit, ladang sebagai tempat pencaharian masyarakat. Saya minta tolong daerah kaji hunian yang benar-benar siap,” pungkas Maruarar. (Asarpus)
