ASARPUA.com – Medan – Puluhan driver ojek online (ojol) menggelar aksi di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (05/05/2025) siang. Menanggapi aksi tersebut Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Frans Dante Ginting berkenan menerima sejumlah perwakilian dari pengunjuk rasa di Ruang Bamus DPRD Sumut.
Politisi Partai Golkar Sumut Frans Dante didampingi Kabid Dishub Sumut, Yunus, Kapolsek Medan Baru dan Humas DPRD Sumut Sofyan. Pertemuan berlangsung hangat dalam diskusi terbuka secara timbal balik. Sejumlah perwakilan ojol menyampaikan beberapa keluhan, terutama terkait tarif dan potongan tarif dari aplikator yang dinilai memberatkan.
Di hadapan Frans Dante yang juga mantan wartawan senior ini perwakilan ojol menyampaikan keluh kesahnya meminta DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) antara aplikator dan para perwakilan ojol. Intinya mereka meminta adanya pemotongan tarif yang tidak memberatkan serta memberikan perlindungan kerja kepada para driver.
Soalnya, dalam beberapa kasus, mereka terkena sanksi dari aplikator karena membatalkan pesanan klien. Padahal, mereka hanya menerima orderan senilai Rp8000. Namun, untuk titik awal menuju penjemputan klien bisa lebih jauh dari tujuan klien itu sendiri. Sementara, jarak tempuh penjemputan tidak dihitung nilainya.
Belum lagi, adanya persaingan tidak sehat antar operator, serta minimnya perlindungan terhadap driver, baik dari sisi sistem maupun keamanan di lapangan.
“Ongkos hanya Rp8.000, tapi penjemputan sampai dua kilometer. Kalau kami batalkan, malah diberi peringatan. Kami dipantau, tapi siapa yang melindungi kami?” ujar salah seorang perwakilan.
Kemudian, ketimpangan antara aturan tarif resmi dari Kementerian Perhubungan dengan praktik di lapangan. Menurutnya, meskipun pemerintah sudah menetapkan tarif batas bawah Rp2.000 dan batas atas Rp2.500 per kilometer untuk wilayah Sumatera, tarif Grab tidak mencerminkan realitas tersebut. Bahkan untuk mendapatkan order yang stabil, driver harus membayar biaya berlangganan aplikasi sebesar Rp15.000 untuk 7 order.
“Kami harus bayar Rp2.000 lebih per order hanya untuk bisa dapat order. Di mana letak keadilan itu? Kalau kami benar mitra, kenapa suara kami tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan?”
Perwakilan yang lain merinci, beban operasional harian yang sangat tinggi. Untuk bisa menempuh jarak rata-rata 200 kilometer per hari, ia harus mengeluarkan BBM: Rp60.000/hari, paket data aplikasi: Rp5.000/hari, ganti oli tiga kali sebulan: sekitar Rp6.000/hari, biaya perawatan ringan kendaraan: sekitar Rp20.000/hari. “Totalnya saja sudah Rp91.000 sehari, belum termasuk makan, kebutuhan rumah tangga, dan cicilan motor. Berapa lagi yang harus dibawa pulang,” ungkapnya.
Bahkan perwakilan lain menceritakan, pernah menjadi korban kekerasan saat mengantar penumpang. “Saya pernah dibacok orang tidak dikenal saat bawa penumpang. Sampai sekarang tidak ada tanggapan dari Grab. Saya trauma, tapi harus tetap bekerja,” ungkapnya.
Intinya, mereka memohon agar pemerintah daerah dan aparat segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik melindungi hak dan keselamatan driver ojol.
“Jangan tunggu korban dulu baru bertindak. Kami juga warga negara, kami juga manusia. Kalau perut lapar, orang bisa kalap,” tegasnya.
Menyikapi curahan hati para driver ojol tersebut, Frans Dante mengaku sebagai anggota dewan yang piket saat ini, dia menerima aspirasi para driver ojol.
Frans Dante memahami apa yang diinginkan para driver ojol. Soal adanya permintaan RDP, dia menyebutkan akan menyampaikan ke pimpinan dewan. Dia berusaha menenangkan para driver ojol dan tetap bekerja.
Menurut informasi, awalnya para driver ojol berkeinginan menemui Gubsu Bobby Nasution, hanya saja karena ada rapat musrenmbang, mereka dialihkan ke DPRD Sumut.
Pertemuan dikawal aparat kepolosian baik di dalam ruangan maupun peserta aksi yang berada di luar pagar gedung dewan. Usai bertemu dengan Frans Dante Ginting, para perwakilan ojol menyampaikan hasil pertemuan. Walaupun belum bisa memuaskan para peserta aksi, mereka akhirnya meninggalkan lapangan aksi dengan tertib.(Asarpua)
