ASARPUA.com – Medan – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk tingkatkan status pengawasan dari siaga darurat menjadi status tanggap darurat corona virus Disease 2019 (Covid-19) di kota Medan.
Hal itu menyikapi peningkatan korban menjadi 2 penderita Covid 19 yang meninggal, orang dalam pemantauan (ODP) menembus 1.391 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 53 orang, 8 orang negatif sedangkan 8 pasien lainnya dinyatakan positif.
“Angka ini sudah sangat tinggi, dan Pemko Medan sudah bisa meningkatkan status pengawasannya menjadi tanggap darurat,” ujar Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah SE (foto), kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).
Menurut Afif, dengan status tanggap darurat, maka Pemko harus membuat perencanaan serta tindakan maksimal penanganan penyebaran virus.
“Jangan hanya bergantung pada pemerintah pusat, jangan tunggu yang terjangkit jutaan orang, baru kita heboh bekerja. Ini penyakit berat dan vital,” tegas Anggota DPRD Kota Medan itu.
Ia juga mempertanyakan anggaran Pemko Medan sebesar Rp 100 miliar untuk penanganan covid 19, kemana arah dan sasaran dalam penanggulangan virus yang sudah mewabah tersebut.
“Tidak bisa efektif kalau tidak ada perencanaan yang pas. Pemko Medan inventarisasi berapa jumlah warga, tempat ibadah yang butuh penyemprotan disenfektan, kemudian jumlah tenaga medis yang membutuhkan vitamin dan alat perlindungan diri serta kebutuhan lainnya sehingga anggaran tidak sia-sia dan penanganan penyebaran virus dapat dihentikan,” imbuhnya.
Ia juga meminta Pemko Medan melibatkan semua pihak khususnya DPRD dalam penanganan Covid 19, minimal memberi ide agar bisa saling bekerjasama dan sama-sama bekerja.
“Kita tidak boleh saling menyalahkan tapi mari bekerjasama. Karena virus ini bisa terjangkit siapa saja tanpa pandang bulu. Kalau ramai-ramai kita bersatu maka bisa selesai menangani penyebaran covid 19,” harapnya.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan ini juga berharap Pemko Medan dapat membuat posko cepat tanggap dengan menyediakan rapid test agar masyarakat dengan mudah memeriksakan dirinya jika memiliki tanda-tanda gejala covid 19.
“Kita mencontoh Pemko Surabaya yang mempersiapkan semuanya dengan baik dan satu-satunya menyelesaikan covid 18 dengan bekerjasama. Kalau Pemko Medan tidak cukup dananya bisa bekerjasama dengan banyak pihak karena swmua orang dan organisasi bisa menyumbang yang dibutuhkan seperti rapid test corona. Sehingga sangat penting kehadiran posko itu ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ditambahkan Afif, penyebaran covid 19 juga memberikan dampak pada perekonomian terutama sektor UKM akibat kebijakan isolasi. Untuk itu, pihaknya meminta Pemko memberikan kemudahan dan dukungan bagi kelangsungan usaha UKM dan masyarakat menengah ke bawah yang berdampak ekonominya.
“Pemerintah bisa memerintahkan perbankan agar memberhentikan cicilan dan bunga kepada masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UKM. Tagihan listrik dan air jangan dicabut meski berhutang sampai 3 bulan, buat skema cicilan yang membantu masyarakat akibat tidak keluar rumah untuk bekerja,” harap Afif. (as-01)