ASARPUA.com – Labuhanbatu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu meluncurkan Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Serentak, pada Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati-Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2024, di Lingkungan Tengah I, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Rantau Selatan, Senin (07/10/2024).
Plt Sekretaris Bawaslu Labuhanbatu, Astri Blirayan SH, menyebut terbentuknya Kampung Pengawasan Partisipatif pemilih ini merupakan program Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
“Kita (Labuhanbatu) dipilih langsung menjadi tempat peluncuran Kampung Pengawasan untuk yang kedua dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumut,” kata Astri.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) beserta seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan Pilkada Serentak, pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut dan Bupati-Wakil Bupati Labuhanbatu.
“Semoga apa yang menjadi harapan kita, Pilkada di Labuhanbatu jujur, adil, aman dan damai, terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Labuhanbatu, Wahyudi SSos, menyebutkan jika masyarakat selama ini masih merasakan pembangunan begitu-begitu saja, itulah kondisi Labuhanbatu saat ini.
“Semua itu akibat beban dari para pemangku kepentingan begitu terasa. Bupati dan wakil bupati ketika berjuang untuk menjabat jadi kepala daerah, bebannya terlalu besar. Akhirnya tidak sempat memikirkan (perbaikan) jalan bapak dan ibu. Tidak sempat memikirkan pasar Sigambal atau pembangunan lainnya,” sebutnya.
“Maka pada kesempatan ini, kami titipkan kampung pengawasan ini kepada bapak dan ibu untuk mengingatkan masyarakat memilih pada hari pemilihan, serta menjunjung tinggi nilai demokrasi secara objektif dan rasional,” ujarnya.
Wahyudi didampingi komisioner Bawaslu Labuhanbatu, Bernat Panjaitan, Arman Harahap dan Khairul Nai serta para panitia pengawas kecamatan, mengajak masyarakat memilih calon gubenur-wakil gubenur dan bupati-wakil bupati tanpa ada embel-embel.
“Saya tidak setuju kalau orang-orang baik seperti bapak dan ibu semua mulai pergi dan tidak peduli. Karena akan berkuasalah orang-orang yang tidak tepat,” sebutnya.
Pejabat sementara (Pjs) Bupati Labuhanbatu diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs Sarimpunan Ritonga, menyampaikan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyambut baik peluncuran Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilihan ini.
“Pemkab Labuhanbatu mendukung dan mensupport program Bawaslu Provinsi Sumatera Utara membentuk Kampung Pengawasan ini,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, ia mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak 27 November 2024. “Ini bukan hanya persoalan hak untuk memilih, tapi bagaimana kita punya tanggung jawab sebagai warga negara yang baik untuk menyukseskan Pilkada tahun ini,” ujarnya.
Komisioner Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang SH, menyampaikan Bawaslu pertama kali melakukan konsolidasi terhadap alumni sekolah kader Pengawas Pemilu Partisipatif pada awal 2024. Alumni sekolah kader ini kurang lebih 2.000 orang dan tersebar di 33 kabupaten/kota se-Sumut.
Menurutnya, lembaga pendidikan salah satu lembaga yang sangat strategis dijadikan sebagai mitra untuk melakukan pengawasan partisipatif, sebab mereka dikategorikan sebagai intelektual muda atau cendekiawan muda yang mampu menetralisir berbagai isu dan paham-paham miring di masyarakat.
Terkait program kampung pengawasan, kata Suhadi, akan dibentuk pada 33 kabupaten/kota di Sumut. Pada 2 Oktober, Bawaslu Sumut telah meresmikan kampung pengawasan di Kabupaten Humbahas.
Dia berharap seluruh masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap tahapan Pilkada di Labuhanbatu. Konteks sportnya, pengawasan berbasis masyarakat untuk seluruh tahapan Pilkada serentak 2024.
“Ayo bersama awasi Pilkada 2024! Tolak hoaks, money politics dan sebagainya. Ini bukan hanya seremonial. Ini bukan hanya pajangan. Inilah yang dituntut dari kampung ini menjadi kampung pengawasan. Maka disarankan dari sinilah model menjadi desa percontohan dalam pengawasan tahapan Pilkada,” sebut Suhadi.
Saat itu, ia juga mengatakan, dalam pengawasan tahapan Pilkada 2024, banyak penawaran yang harus disingkirkan. Termasuk money politics (politik uang) yang merupakan salah satu bahaya laten.
“Kampung pengawasan ini diharapkan menjadi basis yang bisa menjadi mitra Bawaslu untuk bersama-sama mengembangkan politik bersih dan menangkal berita hoaks. Berita hoaks seringkali membunuh diri sendiri dan juga membunuh orang lain. Salah satu media yang sering dijadikan sebagai media hoaks adalah media sosial. Oleh karena itu, informasi yang didapat sebaiknya disaring dulu sebelum sharing (dibagikan), agar kita tidak menjadi bagian dari berita hoaks,” ujarnya.
Launching kampung pengawasan ini dihadiri pihak Polres Labuhanbatu, Kodim 0209/LB, Kasi Pidum Kejari Labuhanbatu Horas M Gultom, komisioner KPU Labuhanbatu Syarifudin Nasution, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dan pemerintah setempat. (Asarpua)
Reporter : Martin Tarigan
