ASARPUA com – Nias Selatan – Masyarakat Kepulauan Nias menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tentang pemekaran Kepulauan Nias menjadi sebuah Propinsi untuk tidak ditunda-tunda lagi.
Pernyataan tertulis tersebut diserahkan langsung oleh mantan Ketua DPRD Nisel, Sidi Adil Harita kepada Mendagri di Desa Adat Bawomataluo, Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, (09/12/2019) saat melakukan kunjungan kerja ke daerah itu.
Adapun aspirasi masyarakat itu yakni bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Nias merupakan suatu hal yang mendesak dan tidak boleh ditunda-tunda.
Pasalnya, pembentukan Provinsi Kepulauan Nias telah dilakukan penyusunan kajian akademik yang direkomendasikan oleh Kemendagri di Jakarta dan juga telah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia serta telah dibahas bersama dalam rapat Komisi II DPR RI dengan pemerintah bersamaan dengan pembahasan RUU 65 calon Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Kepulauan Nias dinyatakan saat itu memenuhi syarat untuk menjadi satu Provinsi. Namun, pada sidang paripurna DPR RI Tanggal 29 September 2014, ditunda penetapannya karena situasi konstelasi politik pada waktu itu,’ ujar perwakilan masyarakat Kepulauan Nias dalam surat tertulis mereka.
Dalam surat mereka itu juga disebutkan bahwa Kepulauan Nias termasuk dalam kategori kebijakan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yakni, a. sebagai pulau terluar, b. sebagai daerah perbatasan yang berhadapan langsung dengan samudera hindia dan c. berpengaruh pada pada kepentingan nasional dan keutuhan NKRI mengingat Kepulauan Nias terdiri dari 132 pulau dengan rincian 30 pulau terhuni dan 102 pulau tidak terhuni yang sangat rawan ancaman penyusupan yang dapat menganggu kepentingan nasional dan keutuhan NKRI.
Belum lagi Kepulauan Nias yang masih menyandang predikat 3T yaitu, terdepan/terluar, tertinggal dan terisolir.
Pada surat masyarakat itu juga diterangkan, Kepulauan Nias memiliki potensi perekonomian yang unggul di bidang pariwisata kelas dunia, bidang perikanan yang sangat kaya, sangat indah sumber daya lautnya dan tanahnya yang sangat subur.
Dengan potensi unggulan tersebut, jadi, jika Kepulauan Nias terbentuk menjadi satu Provinsi akan mampu membiayai roda pemerintahan secara mandiri dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Ditambah lagi dengan kerukunan beragama yang sangat kondusif dan saling toleransi dalam menjalankan ibadah masing-masing.Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa usulan pemekaran provinsi Kepulauan Nias dimulai sejak Tanggal 2 Februari Tahun 2009.
“Dengan tidak berlebihan, kami menyatakan bahwa kunjungan kerja perdana bapak Mendagri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Nias, kiranya dapat membawa semangat baru bagi perjuangan masyarakat Kepulauan Nias untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias,” pinta perwakilan masyarakat Kepulauan Nias dalam surat mereka itu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Mendagri,Tito Karnavian saat diwawancarai wartawan disela-sela kunjungannya mengatakan, dia diundang oleh forum Kepala Daerah Kepulauan Nias dan tokoh-tokoh masyarakat yang datang ke Kemendagri beberapa waktu yang lalu untuk menyampaikan salah satunya adalah adanya pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.
“Sebagai Mendagri saya sudah menyatakan bahwa ini aspirasi, tetap kita akan tampung, kemudian saya diundang untuk hadir langsung di Pulau Nias. maka saya penuhi hari ini untuk melihat langsung keadaan pulau Nias, berdiskusi dengan para tokoh-tokoh masyarakat, para Kepala daerah, Walikota dan Bupati juga dengan DPRD, tokoh agama dan tokoh lain-lain dan saya menangkap aspirasi yang ada. aspirasi ini tetap akan kita dalami dan kita tau juga bahwa sedang ada moratorium, kemudian ada beberapa daerah lain juga menyampaikan aspirasi sehingga ke depan yang utama adalah bagaimana mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias,” tuturnya.
Memang kalau kita lihat, sambung dia, potensi alam Kepulauan Nias luar biasa, potensi wisata, budaya, potensi kelautan, wisata laut juga luar biasa, perikanan juga dan sebetulnya banyak yang bisa dikembangkan.
“Ini memerlukan tangan, bukan hanya di daerah juga tangan dari pemerintah provinsi juga tangan dari pemerintah pusat. untuk itu, saya akan kembali bawa aspirasi ini. tentu saya sebagai Mendagri saya tidak bisa mengambil keputusan, tapi saya menyerap aspirasi dan melihat langsung dengan mata dan kepala saya sendiri. setelah itu, saya akan mendiskusikan di Jakarta sambil mendorong percepatan pembangunan termasuk mendiskusikan dengan teman-teman Menteri yang lain, Menteri Pariwisata, Menteri PU Pera, Menteri Perhubungan mengenai masalah bandara, kemudian pelabuhan, kemudian untuk potensi perikanan, potensi pertanian, potensi perkebunan, banyak sekali yang harus dikembangkan disini. begitu juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya akan sampaikan juga bagaimana untuk mempercepat kualitas pendidikan untuk masyarakat yang ada disini termasuk baik formal maupun informal Kementerian Tenaga Kerja. Saya akan sampaikan dan buat laporan tentang ini dan mudah-mudahan segera akan kita respon,” pungkasnya. (as-hal)