ASARPUA.com – Medan – Berdasarkan catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara (Sumut), persentase kasus Covid-19 dari 33 kabupaten/kota, beberapa di antaranya menjadi penyumbang terbesar peningkatan data, khususnya pasien suspek dan konfirmasi. Karena itu diperlukan langkah terpadu agar upaya penanganan lebih maksimal. Pemprovsu upayakan pengendalian.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi dalam Rapat Evaluasi Penerapan Tatanan Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang), di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Selasa (04/08/2020).
Adapun persentase kasus konfirmasi Covid-19 di Sumut, hingga kini Kota Medan menyumbang 61%, Kabupaten Deli Serdang 13% dan Kota Binjai 2%. Sisanya 24% tersebar di 30 kabupaten/kota yang lain, dengan data terbaru per 3 Agustus 2020 sebanyak 4.193 kasus. Dengan demikian, ada 76% kasus disumbang oleh tiga daerah yang mobilitas masyarakat antara daerahnya dinilai mempengaruhi peningkatan penularan Covid-19.
“Ini ada Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, kita turun tangan di dalamnya, karena ini lebih dari satu kabupaten/kota. Langkahnya untuk memastikan upaya isolasi kepada pasien ringan dan sedang ke tempat-tempat yang disiapkan, membentuk tim untuk pendisiplinan masyarakat agar patuh dengan protokol kesehatan,” ujar Gubsu Pemprovsu upayakan pengendalian
Namun menurut Gubsu sifatnya bukan pengambilalihan peran dan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten/kota. Fokusnya lebih kepada proses penanganan Covid-19 di tiga daerah ini agar lebih maksimal. Sehingga GTPP Covid-19 Sumut ikut berperan aktif di kawasan Mebidang tersebut dalam menghadapi pandemi ini atau mengkoordinir ketiganya agar lebih terpadu.
Secara teknis, upayanya adalah menyiapkan fasilitas pelayanan (karantina kesehatan) berikut tenaga kesehatan yang ada di tiga daerah dengan klasifikasi pasien ringan dan sedang untuk isolasi dan penanganan. Adapun lokasinya disiapkan di setiap daerah di kawasan Mebidang, termasuk penyiapan petugas keamanan dari TNI/Polri serta Satpol PP.
“Di masing-masing titik perbatasan dibuatkan Posko Penanganan di bawah Gugus Tugas masing-masing kabupaten/kota dengan Gugus Tugas Provinsi sebagai komandan. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat serta pendisiplinan masyarakat. Bukan berarti pemerintah daerah itu gagal, tetapi memang masyarakat masih belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Nanti kita siapkan bagaimana sanksinya,” sebut Edy Rahmayadi. (asarpua)