ASARPUA.com – Kabanjahe – Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, mengkritisi lambatnya kinerja Pelaksana harian (Plh) Ketua Gugus Tugas Covid-19 dalam menyikapi dan merespon keluhan masyarakat terkait penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Karo.
“APD berupa masker dan sembako untuk meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 harus segera direspon dan sudah sampai di tangan masyarakat saat in,” kata Iriani meluapkan kekecewaannya.
“Untuk apa dana refocusing yang bermiliaran rupiah sudah disetujui DPRD tanpa banyak embel embel demi kebutuhan masyarakat. Sampai detik ini, dana refocusing belum menyentuh bagi masyarakat. Ini persoalan nyawa masyarakat Kabupaten Karo. Saya sangat kecewa dan prihatin, kinerja tim Gugus belum maksimal,” kata Iriani, Senin (20/04/2020), pada acara Silaturahmi Forkopimda Karo dengan tokoh Agama di Aula Kantor Bupati Karo Jalan Jamin Ginting Kabanjahe.
Kekecewaan itu dilontarkan politisi PDI Perjuangan ini karena pengakuan Plt Ketua Gugus Tugas Covid-19 Ir Marthin Sitepu mengatakan bahwa dana penanggulangan pendemi Covid 19 sampai saat ini belum cair.
Padahal menurut Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan telah disepakati dana Refocusing sebesar Rp28 milar lebih.
“Apabila sampai saat ini masih ada keluhan belum bisa dicairkan dana, itu menjadi bukti dan pertanda bahwa pihak eksekutif lah yang tidak becus bekerja dan lambat mengeksekusi tugasnya, dan terkesan tidak peduli dengan masyarakatnya yang setiap detik was was dengan kondisi yang ada. Ini sangat disesalkan di tengah kondisi masyarakat yang sedang risau dan kuatir menghadapi pendemi Covid 19,” papar Iriana Tarigan.
Dalam kesempatan itu Iriani Tarigan mengingatkan Bupati Karo dan jajarannya agar segera memperbaiki cara kerjanya dan diminta lebih proaktif serta fokus merealisasikan program tepat sasaran menanggulangi ancaman pandemi Covid-19 dan segera membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. “Berempatilah kepada masyarakat dalam situasi seperti ino. Jangan sekali-sekali mengambil keuntungan dalam pandemi Covid ini,” tegasnya.
Kelambanan cara kerja Pemerintah Kabupaten Karo selama ini dianggap melukai perasaan masyarakat dan dikuatirkan akan menjadikan Kabupaten Karo masuk Zona Merah pandemi Covid-19.
Oleh karena itu Ketua DPRD Karo Ibu Iriani Tarigan meminta pihak eksekutif Kabupaten Karo agar segera bekerja lebih baik serta lebih serius merealisasikan programnya yang berorientasi kepada membantu masyarakat, terutama memberi bantuan kepada masyarakat terdampak pendemi Covid 19 yang tersebar desa-desa di pelosok Kabaupaten Karo.
Sementara tokoh agama di Kabupaten Karo tanpa banyak kritik yang terdiri dari GBKP, MUI, Muhammadiyah, Katolik, Majelis Wilayah GPdi, FKUB, BKAG, PHBI, PGI, PGPI Dan PGLLI, mendukung tim Gugus yang telah dibentuk oleh Pemkab Karo dalam penanganan Percepatan pencegahan penyebaran Covid-19.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Moderamen GBKP Pdt Agustinus Purba mewakili tokoh tokoh agama saat tatap muka diaula Kantor Bupati dengan menerapkan sistem phsycal distancing, Senen (20/04/2020).
Silaturahmi dihadiri oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Kapolres Tanah Karo, AKBP Yustinus Setyo Indriono, Sik, Kajari Karo Denny Ahmad, Ketua PN Sullahuddin, wakil Bupati Karo, Cory Seriwaty br Sebayang, Dandim 0205 /TK diwakili Danramil Berastagi, Mayor Inf J. Barus, Plh ketua Gugus Ir Martin Sitepu, Kadis Kesehatan ,drg. Irna Safrina Meliala dan moderator kegiatan Kakesbang, Tetap Ginting.
Ketua Moderamen GBKP, Pdt Agustinus Purba mengapreisasi sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Karo, dalam Situasi pendemi Covid-19.
“Pada prinsipnya pemerintah bagian dari wakil Tuhan di dunia ini. Jadi apa selama ini yang dianjurkan terkait ibadah, kami tokoh agama yang ada di Kabupaten Karo sudah merespon dan mematuhi sesuai protokol Covid-19,” ujarnya.
Disisi lain, katanya lagi, ada kebijakan Pemkab Karo dalam mengantisipasi kejadian terburuk-pun, seperti ada pasien meninggal, Pemkab sudah siap antisipasi lokasi pemakaman.
“Hal ini tentu kita berpikir positif, bahkan ada di medsos menanggapi berpikiran negatif, ini tidak baik. Semua ini demi kebaikan, mari kita berpikir positif saja,” harap Ketua Moderamen.
“Sekedar masukan dan saran agar dapat dipertimbangkan Pemkab Karo, terkait adanya kebijakan dalam waktu dekat ini bagi masyarakat terdampak Covid-19, pemerintah akan memberikan bantuan sembako. Tentu ini ditengah masyarakat menuai pro-kontra, siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat,” katanya.
“Hal ini sangat krusial, jangan nanti menimbulkan polemik dikalangan masyarakat setelah sembako dibagi atau dalam bentuk lain. Sebab masyarakat merasa terdampak semuanya,” tegas Pdt Agustinus.
“Antisipasi ini, sebelum terjadi, agar Pemkab Karo dalam memberikan data kepada pemerintah pusat, melibatkan tokoh-tokoh agama seperti saat sekarang ini. Dalam arti kata, setiap tokoh agama mengetahui jemaatnya. Kategori miskin ringan, miskin sedang dan miskin berat. Jadi dengan hadirnya kami tokoh agama memperkecil ruang pro-kontra,” jelasnya.
Ketua Muhammadiyah Kabupaten Karo, Erwin Tanjung sependapat apa yang disampaikan ketua Moderamen GBKP. “Pada prinsipnya tokoh agama mendukung pemerintah demi kebaikan bersama. Namun tentu kami juga selalu kritis apabila ada kebijakan yang tidak memihak masyarakat,” ujarnya.
Erwin menambahkan, saat ini masyarakat butuh bantuan APD (alat pelindung diri). “Jadi segera Plh Ketua Gugus segera adakan bagi masyarakat. Dimana menurut data anggaran kita cukup besar. Jangan hal ini bertele-tele lamanya, baru disalurkan, sedangkan situasi saat ini kita darurat, butuh gerak cepat,” pintanya.
Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH MH mengucapkan terimakasih kepada seluruh tokoh tokoh agama yang hadir saat ini telah memberikan dukungan moril dan kepedulian sehingga menambah semangat kami bekerja kedepannya.
“Tentu kami tahu, selama ini ada pro-kontra setiap kegiatan yang kita kerjakan. Ini sudah resiko jabatan Bapak Pendeta, namanya pemimpin harus siap dibuly, dikritik, dicaci maki, dan di cemooh,” ujar Terkelin.
Yang terpenting, katanya lagi, kita terus bekerja yang baik dan ambil sisi positifnya saja. “Ini sering saya tekankan ke jajaran SKDP agar tetap semangat bekerja. Jangan hiraukan, mata terus tertuju melangkah kedepan raih kesuksesan pembangunan yang didambakan masyarakat,” tambah Terkelin.
Kajari Karo, Denny Ahmad, SH, MH mengatakan, jangan pernah takut mempergunakan dana Refocusing yang sudah ada. “Sebab jelas situasi darurat, sudah ada regulasi yang mengatur semuanya mulai Keppres, permendagri dan LKPP. Yang penting jangan pernah mencari untung, tetap bekerja tulus dan ikhlas. Kita jamin tidak akan berurusan dengan hukum,” Imbuhnya.
Ditambahkannya, jika ragu dan cemas, kami pihak kejaksaan bersama APIP bersedia dilibatkan dalam penyaluran pendampingan anggaran dalan pengadaan barang atau kepada masyakat.(as-joh)