ASARPUA.com – Medan – Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah menyebutkan masih banyak warga Kota Medan yang sama sekali belum mendapat bantuan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, tahun ini ditambah anggaran kuota PBI (Penerima Bantuan Iuran) Rp 21,5 miliar untuk 75.000 jiwa dari Rp 90 miliar lebih yang dialokasikan pada 2018.
Jadi, bila ditotal bantuan untuk jaminan kesehatan yang dialokasikan mencapai Rp 111,5 miliar setahun untuk meng-cover masyarakat miskin dan tidak mampu berobat,” kata Bahrumsyah, di Medan, Jumat (11/01/2019).
Selain itu kata Bahrumsyah ada sekitat 100.000 warga Medan yang menunggak pembayaran iuran kepesertaan mandiri BPJS Kesehatan untuk kelas III. Padahal, iuran per bulan hanya Rp 25.000/orang. Informasi tersebut didapat dari reses anggota dewan.
Politkus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku ada warga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pokoknya tetapi tidak mampu untuk berobat. Warga inilah yang ditampung untuk diberikan jaminan kesehatan. Pedomannya Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah bukan Surat Keterangan Miskin. Sebab, tidak mampu dan miskin berbeda konteksnya. Namun, yang miskin tetap ditampung.
“Seperti di Bali, kalau ada yang meninggal maka dapat bantuan Rp10 juta baik itu yang miskin maupun yang kaya sekalipun. Hal itu bisa dilakukan karena secara APBD mampu. Jadi kenapa Medan tidak bisa seperti ini, padahal anggarannya bisa dibilang mampu,” kata dia mengakhiri. (as-01)