ASARPUA.com – Jakarta – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah hadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (09/12/2019). Tahun ini tema Hakordia adalah ‘Bersama Melawan Korupsi, Mewujudkan Indonesia Maju’.
“Hari ini menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali memperkuat upaya dan perjuangan kita melawan musuh bersama, yaitu korupsi. Mudah-mudahan hari yang kita peringati setiap tahun ini, tidak menjadi kegiatan seremonial belaka. Melainkan, pengingat yang justru meningkatkan komitmen kita memberantas korupsi,” ujar Wagubsu hadiri acara.
Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sendiri, kata Wagubsu, telah melakukan berbagai upaya untuk melawan korupsi. Beberapa di antaranya melakukan pembekalan dan sosialisasi seputar peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi kepada para pejabat di lingkungan Pemprovsu Diskusi membahas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), penandatanganan Pakta Integritas, meningkatkan pemberdayaan teknologi di bidang pelayanan untuk mendukung transparansi, dan lain sebagainya.
“Melalui usaha-usaha yang kita lakukan ini, korupsi diharapkan bisa ditekan di Sumut. Sebagai musuh bersama, kami mengharapkan masyarakat juga aktif memerangi korupsi melalui keahlian dan bidang masing-masing. Di sektor pendidikan, bisa dengan gencar melakukan edukasi anti korupsi,” jelas Wagubsu.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hakordia. Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi kepada KPK karena telah berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp60 triliun lebih sebagai hasil dari aksi pencegahan. Selain itu, terjadi peningkatan pada skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan data dari Transparancy International Indonesia.
“IPK Indonesia semakin baik, mengalami kenaikan 1 poin dibanding tahun 2017, yakni 37 menjadi 38. Kami berharap KPK ke depannya meningkatkan kerja sama dengan lembaga anti korupsi internasional dan mengintensifkan kerja sama agency to agency,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa pemerintah secara konsisten akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan yang diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif baik internal maupun eksternal yang melibatkan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi.
“Sesuai arahan Bapak Presiden aksi pencegahan korupsi diprioritaskan di sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Contohnya pelayanan administrasi pertanahan, kesehatan, dan pendidikan,” imbau Ma’ruf Amin. (Asarpua)