ASARPUA.com – Kisaran – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai dan LPPM Universitas Sumatera Utara menggelar Seminar Nasional Tentang Sedimentasi di Sei (Sungai) Asahan dan Sei Silau di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran, Senin (13/01/2020).
Acara ini turut dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Hidup dan Kehutanan RI, Perwakilan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Perwakilan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perhubungan, Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol. Rony Samtana, SIK, MTCP, Bupati Asahan, Walikota Tanjung Balai, Dandim 0208 Asahan, Danlanal Tanjung Balai Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjung Balai, Ketua DPRD Asahan, Ketua DPRD Tanjung Balai, Perwakilan Kajari Asahan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Asahan dan Tanjung Balai serta tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan ini inisiator sekaligus tokoh masyarakat Febriandi Saragih dalam sambutannya mengatakan seminar ini dilatarbelakangi oleh buruknya kondisi eksisting sedimentasi di Sei Asahan yang meresahkan.
Terdapat banyak kajian yang mendukung pernyataan ini, salah satunya adalah kajian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara (LPPM USU) yang menyimpulkan bahwa timbulan sedimentasi disepanjang Sei Asahan berkontribusi terhadap perusakan lingkungan, berdampaknya layunya ekonomi dan problematika sosial.
Febriandi juga menyampaikan, seminar ini terlaksana atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai sebagai bentuk tingginya dukungan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi Sei Asahan.
“Sebelumnya kami telah berupaya untuk menyuarakan permasalahan ini kepada Pemerintah Pusat sebagai stakeholder kunci problema ini. Namun demikian, sampai sekarang belum terlihat progres yang positif. Oleh karenanya, hari ini kami mengundang Kementerian yang terkait, jajaran Pemerintah Daerah, Akademisi dan masyarakat untuk hadir dan berdiskusi bersama dalam mencari solusi permasalahan yang kita hadapi,” ujar Febriandi.
Sementara itu, Bupati Asahan H Surya, BSc pada pidatonya mengatakan bahwa seminar ini dilaksanakan karena jumlah tumpukan sedimentasi pada Sei Asahan sudah sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian Balai pengkajian dan penerapan teknologi pada tahun 2013 bahwa volume sedimentasi sebesar 10.185. 308 meter kubik sehingga mengakibatkan pendangkalan sungai, daya tampung sungai yang menurun sehingga air meluap kepermukiman masyarakat dan terjadilah banjir pada khususnya pada waktu-waktu curah hujan tinggi.
Surya juga menuturkan pada tahun 2018, banjir Sungai Asahan terjadi 15 kali pada 6 titik dengan tinggi rata-rata genangan 80 cm, total luas areal pemukiman yang tergenang seluas 173. 910 meter kubik persegi dengan jumlah rumah sebanyak 2. 541unit, panjang jalan lingkungan yang rusak sepanjang 9. 175 meter dan 3 unit jembatan yang rusak, jumlah sekolah yang rusak sebanyak 8 unit, jumlah penduduk yang sakit sebanyak 78 orang dengan 10 kasus penyakit, dan sebanyak 500 nelayan terganggu perekonomiannya.
“Tingginya sedimentasi pada Sei Asahan ini juga sangat mengganggu kelancaran aktivitas pelayaran kapal yang melintas Pelabuhan Bagan Asahan dan Pelabuhan Teluk Nibung sehingga mempengaruhi minat investor untuk meningkatkan nilai investasinya dikawasan sekitar. Oleh karena itu, sedimentasi pada Sei Asahan ini sudah sangat penting untuk segera ditangani, Sei Asahan perlu segera dinormalisasi,” tutur Surya.
Sebelum memberikan materinya para narasumber Prof. Dr. Ir. Darma Bhakti MS, Prof. Dr. Tan Kamelo MH, Walid Ananti Dalimunthe SIP, MA dan Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf MP beserta Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol. Rony Samtana, SIK, MTCP, Perwakilan Kementerian PUPR RI Fatah Mohammad Zainal, Perwakilan Kementerian Dinas Perhubungan RI Edward Marpaung, Perusahaan E Grow Bridnest (M) SDN. BHD Ee Kok Hong dan Inisiator atau tokoh masyarakat Febriandi Saragih diberikan cinderamata oleh Bupati Asahan dan Walikota Tanjung Balai.
Dari materi yang disampaikan dari para narasumber maka didapat beberapa saran yang dikemukakan oleh para pemateri.
Prof. Dr. Ir. Darma Bhakti MS memberikan saran dari aspek sosial, lingkungan dan ekonomi yakni melihat kondisi Sei Asahan dan Sei Silau yang sudah kritis dan berbahaya maka dimohon kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan izin pengerukan sesegera mungkin dan memanfaatkan hasil kerukunan untuk menimbun kawasan daratan yang rendah dan tergenang dan menjual secara komersial pasir dan lumpur, baik dijual untuk pembangunan jalan tol didalam negeri maupun dijual ekspor kenegara tetangga.
Sementara Prof. Dr. Tan Kamelo, MH memberikan saran yakni rekomendasi yang diharapkan adalah sedimentasi pasir yang terdapat pada posisi wilayah Sei Silau dan Sei Asahan wajib dilakukan pengerukan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak merusak lingkungan hidup dan dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.
Sedangkan Walid Ananti Dalimunthe SIP, MA memberikan saran dari aspek pariwisata yakni diperlukan perencanaan yang terpadu Rencana Induk Perkembangan Kepariwisataan (RIPPARKAB) didasari oleh data, keterangan dan fakta. (as-rbb)