ASARPUA.com – Nias Barat – Dalam rekomendasi Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nias Barat atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias Barat akhir Tahun Anggaran 2017, Bulan Mei 2018 menemukan beberapa pembangunan fisik diduga tidak bermanfaat dan terkesan pemborosan keuangan Negara.
Diantaranya, pembangunan tambatan perahu di Desa Tugala Gawu, Kecamatan Sirombu dan pembangunan tambatan perahu di Luaha Moro’o Kecamatan Mandrehe Barat.
Terkait hal itu, tim Pansus merekomendasikan kepada Bupati Nias Barat untuk melakukan langkah-langkah pembinaan serta menjadikan perhatian serius temuan dimaksud.
Bahkan, dalam rekomendasi Pansus itu juga meminta Bupati untuk melakukan langkah hukum bila diperlukan.
Ini terjadi karena pada umumnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mempedomani dan memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam penyusunan program kegiatan.
Padahal yang menjadi indikator Daerah pada urusan wajib di Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2017 adalah pembangunan satu unit pelabuhan penyeberangan antar pulau, namun hal itu belum terlaksana.
Justru yang ada adalah pembangunan tambatan perahu di tiga lokasi dimana belum bermanfaat bagi Nelayan.
Selain itu, pada RPJMD Dinas Perhubungan ada 5 program urrsan wajib yang menjadi indikator rencana program prioritas TA.2017, tetapi yang terlaksana hanya 2 program atau persentasenya hanya 40 persen.
Mantan Ketua Pansus DPRD Nias Barat Evolut Zebua, saat dihubungi terkait itu, melalui pesan Whatsapp, Kemarin, mengatakan, kata peraturan, itu rekomendasi ditindaklanjuti dimasa yang akan datang.
“Kita awasi tindak lanjut itu. dan saya lihat Bupati sudah menginstruksikan Dinas terkait untuk menindaklanjutinya,” kata Evolut.
Sementara, Kadis Perhubungan Nias Barat, Yoeli Daeli saat dikonfirmasi terkait ini melalui sambungan seluler, Rabu, (08/08/2018) mengatakan bahwa rekomendasi Pansus DPRD itu hanya menurut pandangan mereka. namun, sebenarnya, itu merupakan kebutuhan Masyarakat banyak termasuk para Nelayan. (as-hal)
