ASARPUA.com – Jakarta – Pelebaran Jalan Nasional Kabanjahe – Berastagi sepanjang 2 kilometer tahap II, hingga kini belum ada titik final progres pengerjaannya. Untuk memuluskan pekerjaan yang dananya dari APBN melalui Kementerian PUPR itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menggandeng Komisi D DPRD Sumatera Utara (DPRDSU) melobi Kementerian PUPR. Karena sesuai fakta dilapangan pembebasan objek tanah dan rumah penduduk yang terkena pelebaran jalan tidak ada masalah lagi.
Hal ini dikatakan Bupati Karo, Terkelin Brahmana saat menghadiri rapat koordinasi di Kementerian PUPR, di Gedung Utama Lt 3 Jalan Patimura Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (07/02/2019)
“Pembangunan pelebaran jalan pada ruas jalan jurusan Kabanjahe – Simpang Ujung Aji – Berastagi tahap II sangat dinantikan masyarakat Karo. Masyarakat yang objek tanah dan rumahnya terkena pelebaran telah mendukung. Bahkan warga sepanjang jalan yang rencananya dilebarkan rela pagar rumahnya tergusur,” ujar Terkelin didampingi Wakil Ketua DPRDSU Karo Efendi Sinukaban dan Kepala Bappeda Nasib Sianturi.
Bupati berharap agar pihak Kementerian PUPR secepatnya mengerjakan pelebaran jalan tersebut yang tinggal 6 km lagi. Meskipun sudah ada surat pemberitahuan dari pusat, jika pekerjaan pelebaran jalan akan dikerjakan hanya sepanjang 2 kilometer.
“Saya berharap Kementerian PUPR dapat menyetujui permintaan Pemda Karo. Apalagi Pemkab Karo sudah menganggarkan di APBD Karo terkait biaya perbaikan pagar rumah warga yang terkena pelebaran jalan. Dan saat ini masih berlangsung. Kami berharap ini menjadi prioritas dan dituntaskan tahun 2019 atau minimal tahun 2020,” harap Terkelin.
Usulan Bupati ini mendapat dukungan dari Komisi D DPRD Provsu diantaranya HT Milwan, Burhanuddin Siregar, Leonard Surungan Samosir, Novita Sari, Drs. Baskami Ginting, Herman Sembiring, H.Arfan Maksum Nasution, Layari Sinukaban, Darwin Lubis, Aripay Tambunan, Hidayah dan Jafaruddin Harahap.
Baskami Ginting mengatakan, pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi harus dituntaskan tahun 2019 ini. Minimal tahun 2020 semuanya clear and clean.
“Tak kalah pentingnya juga yaitu pembangunan jalan Berastagi- Medan. Sebab kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Sering terjadi macet akibat jalan tak mampu lagi menampung volume kendaraan,”ujarnya.
Desakan ini juga dilontarkan Layari Sinukaban, Burhanuddin Siregar dan Leonard Surungen Samosir agar Kementerian PUPR memprioritaskan pelebaran dan peningkatan jalan di Tanah Karo.
“Kami sepakat jika pelebaran jalan Kabanjahe- Simpang Ujung Aji Berastagi segera diselesaikan. Jangan kerja 2 km baru lanjut lagi 4 km, itupun tidak jelas rimbanya kapan selesai, “ sebut Burhanuddin dan Leonard.
Menanggapi itu, Kepala Biro Perencanaan Pembangunan kementerian PUPR, Widji Widiarto menjelaskan bahwa sesuai program kerja pihaknya sudah menyusun mekanisme serapan anggaran tahun 2019 untuk Provsu sebesar Rp3.48 triliun.
“Salah satunya peningkatan atau pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi di Kabupaten Karo yang tinggal 6 km lagi. Untuk tahap ke II sudah dianggarkan, tahun 2019 ini akan kita kerjakan sepanjang 2 km dulu dengan biaya Rp20 miliyard,” ujar Widji.
Sedangkan sisanya 4 Km lagi belum dapat dipastikan kapan akan dikerjakan. “Saya maklum dan paham akan desakan Pemda Karo dan rombongan Komisi D DPRDSU ke pihak kami. Meskipun demikian, usulan tersebut akan dituntaskan tahun 2019. Sementara usulan untuk dimasukkan di APBN-P belum dapat saya pastikan, tapi akan kami usahakan tahun 2020 nanti kita masukkan di APBN,” ujarnya.
Hal ini terjadi, sambung Widji lagi, akibat minimnya quota anggaran di pusat. Sehingga tahun 2019 ini belum bisa tercover sesuai permintaan sepanjang 6 kilometer. “Semoga permintaan Pemkab Karo dan Komisi D DPRDSU dapat terealisasi di tahun mendatang,” tutupnya. (as-joh).