ASARPUA.com – Medan – Dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang ada. Atas dorongan itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menekankan bahwa seluruh komponen harus bicara serius dalam rangka perbaikan.
“Kita kumpul hari ini ingin bicara serius. Saya bilang, minta ke KPK menyelesaikan masalah ini. Saya yakin KPK ini tidak gila jabatan, karena tujuannya untuk memperbaiki bangsa ini,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama Satgas Korsupgah KPK di ruang rapat Kaharuddin Nst, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (12/02/2019).
Hadir diantaranya Sekdaprovsu R Sabrina, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah 1 Sumbagut Juliawan bersama staf Azril dan Harun, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Wakil Walikota Pematang Siantar Togar Sitorus, Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Arief S Trinugroho, Kadis Kominfo Sumut HM Fitriyus, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus, Sekdako/Sekdakab, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Direksi Bank Sumut dan pejabat lainnya.
Dalam pidatonya, Gubsu meyakini kerja KPK dalam rangka memberantas korupsi maupun pencegahan cukup maksimal. Karena dalam perjalanannya, tidak mengedepankan jabatan, namun lebih mengutamakan kinerja yang baik. Sehingga dirinya berharap pertemuan tersebut dapat menjadi awal untuk membuktikan bahwa Sumut bisa lebih baik dan bermartabat.
“Kalau sudah KPK yang turun tangan, kita yakin bisa. Kalau tidak, siapa lagi yang mau kita percaya. Mari kita buktikan kalau kita bisa,” tegas Gubsu Edy, yang mengimbau untuk bekerjasama dengan Bank Sumut sebagai bank milik daerah.
Sementara Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut Juliawan menyebutkan bahwa upaya optimalisasi penerimaan daerah ini dilakukan secara nasional. Program tersebut merupakan hal yang menjadi fokus mereka di 2018 yang sudah berjalan. Tujuannya adalah mendorong supaya potensi daerah yang cukup besar bisa dirasakan.
“Ada laporan kebocoran, maka kami mendorong agar itu (potensi penerimaan) bisa maksimal. Karena itu di KPK ada unit supervisi pencegahan. Kami mendorong supaya potensi di daerah, dibuat semacam database dan juga perhitungan target pendapatan,” pungkasnya yang menekankan pentingnya pencegahan dari pada penindakan. (as-01)