ASARPUA.com – Medan – Warga Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur masih banyak mengeluhkan tidak mendapat Bantuan Sosial (Bansos) seperti PKH dan lainnya, padahal rumahnya sudah bertahun tahun ditempel stiker pertanda warga prasejahterah. Bahkan, keluhan itu selalu disampaikan kepada Kepling namun tidak ada realisasi.
“Tolong Bu DPRD, fasilitasi aspirasi kami kepada Pemerintah. Kami warga kurang mampu sangat mengharapkan bantuan itu. Pada hal ada warga yang lebih baik ekonominya malah mendapat bantuan,” keluh salah satu warga Karantina II Gg Buntu, mengaku bernama Khairunisa Lumbantobing saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke I Tahun 2024 produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Karantina II, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Senin (29/1/2024) siang.
Disampaikan Khairunisa, yang mendambakan bansos bukan Dia saja, keluarganya yang sudah nenek 70 tahun juga mengharapkan bansos atau bantuan untuk lansia. “Dengar dengar ada bantuan lansia tunggal, bagaimana mendapatkannya itu,” cetus Khairunisa.
Keluhan lain juga disampaikan banyak warga terkait belum dapat bansos. Warga mengaku tidak mengetahui jenis jenis bantuan apalagi cara mendapatkannya.
Menyikapi keluhan warga, Anggota DPRD Medan Hj Netty Yuniarti Siregar (Partai Gerindra) menyampaikan kepada warga agar proaktif. Warga dapat mempertanyakan kepada Kepling atau mendatangi pihak Kelurahan. “Kita berharap Kepling dapat membantu warganya agar terinput di DTKS,” pinta Netty.
Selain itu, Hj Netty Yuniart Siregar yang saat ini tercatat sebagai Caleg DPRD Medan dari Partai Gerindra No Urut 5 dari dapil III meliputi Kecamatan (Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Deli) mengharapkan peran Kepling untuk berkenan sosialisasi kepada warganya.
“Kepling diharapkan peduli membantu warganya tanpa pilih kasih. Sehingga bantuan dari pemerintah tepat sasaran,” kata Netty.
Seperti diketahui, Perda No 4 Tahun 2012 menguraikan seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.
Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkan dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.
Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.
Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.
Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diundangkan Sekretaris daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri.
Hadir diacara sosialisasi, mewakili Dinas SDABMBK Kota Medan, Darwin Efendi, Lurah Glugur Darat II Ahmad Fadili, mewakili BPJS Kesehatan Fery Oliver Sinaga, Kordinator PKH Dedy Irwanto Pardede, mewakili Puskeamas Glugur Darat Nurhayani Lubis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan ratusan masyarakat. (Asarpua)
