ASARPUA.COM – Medan – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Utara (Sumut) jauh dari penyimpangan proses administrasi atau yang juga dikenal dengan istilah “zero maladministrasi”. Sehingga, kualitas pelayanan lancar dan masyarakat terpuaskan.
Hal ini disampaikan Anggota ORI Dadan S Suharmawijaya ketika berkunjung ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (29/08/2018). Dadan dan rombongan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprovsu Mhd Fitriyus mewakili Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Eko Subowo.
“Kordinasi seperti ini menurut hemat saya sangat penting. Karena sebenarnya pemerintah dan Ombudsman memiliki tujuan yang sama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami, pemerintah, pelaksana pelayanan tersebut dan Ombudsman mengawasi jalannya pelayanan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Fitriyus juga memuji kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar. “Sejauh ini, kita Pemprovsu memiliki hubungan yang baik dengan Ombudsman Provsu. Begitu juga dengan Bapak Abyadi. Saya kenal baik dan kinerjanya juga bagus,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota ORI Dadan S Suharmawijaya mengatakan bahwa kedatangan dirinya dengan rombongan adalah untuk melakukan diskusi, komunikasi, dan survey kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut.
“Kami, Ombudsman, keliling ke semua instansi yang ada di Sumut untuk menerima masukan-masukan dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami merasa bahwa kordinasi, sinergi, dan kerja sama itu perlu ditingkatkan. Untuk mendorong pemerintah khususnya pemerintah daerah pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sumut turut menjadi mitra pengawasan Ombudsman,” jelas Dadan.
Dadan juga memuji proses penyelenggaraan pelayan publik yang memiliki banyak progres. “Kami melihat beberapa perkembangan dan perbaikan-perbaikan. Baik karena adanya pengaduan dari masyarakat maupun inisiatif dari pemerintah daerah sendiri yang melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Mudah-mudahan kedepannya Sumut bisa menjadi salah satu daerah dengan Zero Maladministrasi,” harapnya. (as-01)
