ASARPUA.com – Medan – Anggota DPRD Kota Medan Antonius Devolis Tumanggor berniat akan menuntaskan persoalan BPJS Kesehatan PBI (Peserta Biaya Iuran) yang belum dituntaskan anggota DPRD Medan periode 2014-2019.
“Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan,” kata Antonius Devolis Tumanggor kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (20/9/19).
Dana BPJS Kesehatan PBI anggarannya ditampung di APBD Kota Medan tahun 2019 sebesar Rp75 miliar. Namun program itu tertunda lantaran terjadi beda pendapat antara dewan dengan Pemko Medan.
Ribuan masyarakat Kota Medan sudah mendaftar dalam program BPJS Kesehatan PBI. Tapi hingga kini program itu belum juga direalisasikan. Bahkan sejumlah anggota dewan sempat mengancam akan menginterpeleasi walikota. Dewan berpendapat kalau PBI untuk warga kurang mampu tidak hanya warga miskin. Karena jumlah warga yang benar-benar miskin di Medan sesuai kriteria Kementerian Sosial mungkin jumlahnya sedikit. Tapi yang tidak mampu oleh berbagai faktor jumlahnya cukup banyak.
Dulu, Ketua DPRD Medan periode 2014-2019 Henry Jhon Hutagalung pernah mengatakan warga kurang mampu tidak serupa dengan miskin, tapi layak mendapat BPJS PBI. Ini bisa diakibatkan sesuatu hal yang menimpa satu keluarga mengakibatkan keuangan jadi terganggu sehingga iuran BPJS mandirinya tersendat.
“Contoh lain, seorang pensiunan PNS yang selama ini disantuni anaknya tiba-tiba tidak dibantu lagi sehingga iuran BPJS macet, sementara dia perlu berobat. Ini juga dikategorikan warga tidak mampu. Makanya keluarga-keluarga seperti ini harus dicover menjadi peserta BPJS PBI,” kata Henry Jhon waktu itu.
Namun pemko tidak sependapat dengan pandangan dewan. Pemko tetap bertahan kalau penerima PBI harus benar-benar keluarga miskin berdasarkan hasil survei dan verifikasi dinas sosial (dinsos) untuk menyatakan keluarga tersebut layak menerimanya. Tapi ironisnya dinsos mengatakan tidak punya anggaran untuk memverifikasi sehingga program BPJS PBI tahun anggaran 2019 gagal dilaksanakan. Namun di APBD 2020, BPJS PBI dianggarkan lagi sekitar Rp100 miliar lebih untuk 400.000 warga miskin dan anggaran verifikasi untuk Dinsos Rp5 miliar.
Sekaitan dengan itu, Antonius Davolis berpendapat sebaiknya BPJS PBI diberikan kepada seluruh warga Kota Medan apakah itu kaya atau miskin.
Pasalnya, seluruh masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan. Karena APBD berasal dari uang rakyat sehingga tidak salah sama-sama dirasakan asalkan mau mendapat jatah kelas 3. Karena anggaran PBI untuk jatah rawat inap kelas 3, kalau masyarakat ekonomi menengah ke atas mau di kelas 3 maka tidak salah masuk BPJS PBI. Apalagi keuangan pemko pasti sanggup untuk menganggarkan PBI untuk seluruh warga.
“Saya pernah baca di media ada beberapa kabupaten/kota di Indonesia diterapkan seperti ini. Seluruh warganya boleh jadi peserta BPJS PBI asalkan mau di kelas 3. Daripada berpolemik berkepanjangan, untuk apa kita persoalkan. Toh ini uang rakyat. Apalagi APBD Medan cukup besar Rp6,8 triliun. Melihat potensi pajak yang besar, APBD Medan tahun 2021 bisa saja mencapai 10 triliun,” katanya.
Menurut politisi Partai NasDem ini, anggaran untuk survei dan verifikasi Rp5 miliar yang diposkan di Dinas Sosial dinilainya mubazir. Jika dewan dan pemko setuju PBI untuk seluruh warga Kota Medan, sebaiknya anggaran survei Rp5 miliar tersebut dipindahkan saja untuk kebutuhan pendidikan anak kurang mampu atau membantu UMKM.
“Jika sudah terbentuk nanti alat kelengkapan dewan, permasalahan ini akan kami bicarakan lintas fraksi dulu untuk menyamakan persepsi barulah ditampung di komisi yang membidanginya,” tuturnya. (as-01)