ASARPUA.com – Medan – Fraksi Partai NasDem (FNasDem) DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Persetujuan itu disertai catatan agar Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), dan memperkuat efisiensi anggaran.
Pendapat fraksi dibacakan Antonius Devolis Tumanggor dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Selasa (07/07/2026). Rapat dihadiri Walikota Medan Rico Waas, Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, pimpinan OPD, dan Forkopimda.
Persetujuan diberikan setelah fraksi mencermati jawaban Walikota Medan, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.
“Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Antonius.
Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,324 triliun, belanja daerah Rp5,837 triliun, pembiayaan netto Rp105,07 miliar, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp592,22 miliar.
NasDem meminta Pemerintah Kota Medan memaksimalkan PAD, dana perimbangan, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah perlu lebih dimaksimalkan agar mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain meningkatkan pendapatan, fraksi mendorong seluruh OPD memperkuat inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan keuangan daerah juga diminta lebih efisien, efektif, dan mampu menekan potensi kebocoran anggaran.
“Apabila potensi pendapatan tidak terus digali, efisiensi tidak dilakukan, dan kebocoran anggaran tidak ditutup, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai,” tegas Antonius.
Di bidang sosial, NasDem mengapresiasi Program PKH Medan Makmur. Namun, Dinas Sosial diminta memperbaiki data desil dan administrasi penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran. (Asarpua)
