ASARPUA.com – Labuhanbatu – Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ke DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Senin (06/07/2026). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga.
Mengawali rapat, Arjan Priadi menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda tersebut merupakan amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi itu mewajibkan kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Dalam pemaparannya, Bupati Maya Hasmita menjelaskan berbagai capaian pelaksanaan APBD TA 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan tersebut memuat realisasi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD.
“Target Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.492.387.120.109, sedangkan realisasinya mencapai Rp1.379.352.462.629,16 atau sebesar 92,43 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator pelaksanaan APBD sepanjang tahun anggaran berjalan,” sebut Maya.
Selain memaparkan angka-angka realisasi anggaran, bupati menegaskan penyusunan laporan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia juga mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja sama dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025.
“Selanjutnya, Ranperda ini akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” sebut bupati.
Dalam pandangan umum lintas fraksi, yang disampaikan Sauqon Hilali dari Fraksi Nasdem, DPRD memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah. Salah satunya agar pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 dilakukan lebih mendalam dan fokus di masing-masing komisi DPRD, sehingga setiap aspek dapat dikaji secara komprehensif.
“Selain itu, Fraksi Nasdem juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) meningkatkan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan perencanaan yang lebih matang, diharapkan seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan melibatkan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah,” kata Sauqon.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Maya Hasmita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang mewakili 7 fraksi atas saran, kritik dan dukungan terhadap penyelesaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
“Kami menyadari bahwa kemungkinan penjelasan ini belum sepenuhnya memenuhi harapan para penanggap. Oleh karena itu, kami sependapat dengan saran, masukan, dan tanggapan yang disampaikan untuk membahas Ranperda ini agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu,” ujar bupati.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekda Ir Hasan Heri Rambe, Asisten Pemerintahan Drs Sarimpunan Ritonga, Asisten Ekbang Ikramsyah Putra Nasution, Asisten Umum Zaid Harahap, para kepala OPD, Direktur PUDAM Tirta Bina, Direktur RSUD Rantauprapat, perwakilan Polres, perwakilan Kejari Labuhanbatu yang mengikuti jalannya sidang hingga selesai. (Asarpua)
Reporter: Martin Tarigan
