ASARPUA.com – Tanah Karo – Sejumlah besar wartawan yang bertugas di unit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo mengeluhkan lambannya kinerja Bagian Humas dan Protokol Sekdakab Karo. Padahal Humas dan Protokol sebagai corong nya Pemkab yang bermitra lekat dengan wartawan semestinya bergadeng tangan manis untuk sama sama membangun Karo dari porsi masing masing.
Namun ternyata jauh panggang dari api. Humas terkesan mengabaikan hak hak wartawan. Untuk itu Bupati Karo Terkelin Brahmana SH perlu meninjau ulang keberadaan oknum pejabat di Humas Protokol Setdakab Karo jangan jangan jadi ‘duri dalam daging’ ditengah genjarnya pembangunan yang dipacu oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk kemajuan Kabupaten Karo. Sepertin yang sering dilansir ASARPUA.com di bawah kepemimpinan Bupati Terkelin Brahmana Kabupaten Karo mengalami kemajuan yang signifikan.
Contoh kongkrit adalah lambannya pembayaran ‘uang relis’ yang merupakan haknya para wartawan yang tetap setia memberitakan seputar pembangunan Tanah Karo membuat sejumlah jurnalis membatin. Apalagi saat-saat menjelang hari raya idul 1440 H dan libur panjang butuh duit. Tak pelak tudingan dialamatkan kepada Kepala Bagian Humas Protokoler Setda Kabupaten Karo.
Seperti yang diutarakan Jurnalis Karo yang tergabung dalam Persadan Jurnalis Tanah Karo, sangat menyesalkan keterlambatan pencairan hak-haknya.
“Apa maksud Kabag Humas Protol ini menahan-nahan uang relis wartawan. Ini perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan keterlambatan ini ada unsur kesengajaan. Masak sejak Januari hingga Mei 2019 belum dibayar,” keluh Reporter Tuntasonline.com Rekro Tarigan disela-sela diskusi dengan sejumlah jurnalis di Warkop Pak RM disamping Kantor Pos Kabanjahe, Sabtu (01/06/2019).
“Jangan- jangan keterlambatan pembayaran uang relis berita ini ada hubungannya dengan isu uang beredar Rp.500 juta terkait kasus OTT seperti yang dilansir ASARPUA.com,” ujar Wartawan Metro 24, Herlin Barus, seraya menambahkan efek OTT yang diduga keras melibatkan ‘orang dalam’ mengakibatkan Kas Pemkab Karo Kosong dan berimbas pada tak terealisasinya pembayaran relis berita wartawan.
Hal senada juga dikeluhkan Reporter Top Metro Anita Theresia Manua. “Kalau minggu depan juga belum direalisasikan hak kita itu maka kita tanyakan langsung sama bupati Karo Terkelin Berahmana. Bila perlu kita usulkan agar pejabat Humas Protokoler itu ditinjau ulang, atau dicopot sekalian,” bebernya tanpa mampu menyembunyikan kekesalannya.
Demikian juga keluhan Wartawan Harian Pos Metro Medan, Marko Sembiring. “Kita tidak meminta lebih. Hanya hak kita dari karya kita sebagai penulis berita, yang turut menyiarkan ke khalayak luas terkait capaian Pemkab Karo dalam pembangunan. Dan yang kita tuntut juga tidak lebi hanya sekedar ganti lelah uang kliping berita. Yang paling disesalkan ujung – ujungnya anggaran dari tahun ke tahun Silpa yang semakin menumpuk,” ujar Marko Sembiring tak habis pikir dengan kinerja bidang Humas dan Protokol.
Mendengar keluhan sejumlah wartawan ini salah seorang anggota DPRD Karo, dari Fraksi Partai Demokrat, Jidin Ginting yang kebetulan ikut diskusi dengan wartawan juga mengaku turut prihatin.
“Sangat menyayangkan dan menyesalkan cara Pemkab Karo memperlakukan wartawan yang bertugas unit Pemkab Karo. Apalagi anggaran sudah ditampung di APBD. APBD tahun anggaran 2019 sudah disahkan per 31 Nopember 2018 lalu. Janganlah wartawan itu diperlakukan seperti ini. Pers adalah empat kekuatan pilar demokrasi,” ujarnya. (as- joh).