ASARPUA.com – Medan – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengharapkan pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dapat menjadi kepastian hukum bagi penataan pembangunan yang ada di Kota Medan, sehingga ke depan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan sesuai dengan visi dan misi Walikota Medan.
Juru bicara FPKS, H Doli Indra Rangkuti saat membacakan Pandangan Umum FPKS terhadap Penjelasan Walikota Medan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (10/02/2025).
“FPKS juga berharap pencabutan perda ini dapat menjadi kepastian hukum bagi penataan pembangunan yang ada di Kota Medan, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan sesuai dengan visi dan misi Walikota Medan,” ungkapnya.
Terkait Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan penting diantaranya soal evaluasi terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035
FPKS mempertanyakan bagaimana langkah dan Strategi Pemerintah Kota Medan dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kedepannya.”Untuk hal ini kami juga mohon penjelasannya,” ungkapnya.
FPKS juga mempertanyakan hal yang menjadi dasar Pemerintah Kota Medan dalam Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, tetapi tidak dilakukan perubahan dalam peraturan tersebut.
Dalam persoalan ini, FPKS juga mengungkapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan aturan zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu juga menjadi acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, khususnya izin mendirikan bangunan.
“RDTR dan Peraturan Zonasi adalah dua hal yang saling berkaitan dalam perencanaan penataan ruang di tingkat kabupaten/kota. RDTR merupakan rencana rinci tata ruang yang mengatur penggunaan lahan pada tingkat lokal. Sedangkan Peraturan Zonasi adalah aturan yang menetapkan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di setiap zona yang ditetapkan dalam RDTR. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 55 “penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas kabupaten/kota”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RDTR merupakan perencanaan yang mendefinisikan sebuah wilayah perencanaan,” pungkasnya. (Asarpua)
