ASARPUA.com – Medan – Komisi D DPRD Medan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemko Medan karena dinilai Dinas PU lamban menangani masalah infrastruktur kota Medan.
DPRD menilai Dinas PU tidak peka dengan banyaknya kerusakan infrastruktur, bahkan yang terjadi di sekitarnya sendiri.
Tamparan keras itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah bersama rombongan anggota DPRD lainnya Abdul Rani (Ketua Komisi) Parlaungan Simangunsong, Hendra DS, Paul Mei Anton, Ahmad Arif, Sahat Simbolon, Lily, Maruli Tua Tarigan di Kantor Dinas PU, Jalan Pinang Baris, kemarin.
“Jalan Pelangi, Medan Sunggal yang jaraknya hanya 100 meter dari Dinas PU Kota Medan tapi tak pernah diperbaiki. Ada apa ini,” ujar Ilham kepada Kepala Dinas PU, Isya Ansari dan jajarannya.
Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, persoalan di Dinas PU selalu sama setiap tahunnya yakni terlambat mengerjakan proyek fisik. Ia menuturkan Dinas PU sering mengebut pekerjaannya menjelang akhir tahun, padahal APBD sudah disahkan akhir tahun sebelumnya.
“Saya tahu masalah disini, tapi harusnya saat ini tidak perlu takut lagi. Kami minta Kadis PU tegas. Secara khusus masyarakat sering melihat petugas Dinas PU, tapi tidak merasakan manfaatnya,” katanya.
Sindiran itupun ditimpali Anggota Komisi D DPRD Medan lainnya, Maruli Tua Tarigan. Legislator Nasdem ini menilai banyak pekerjaan fisik di Dinas PU yang tidak tepat sasaran. Bahkan jalan yang sudah dalam kondisi baik malah diaspal ulang. “Tahun lalu banyak jalan bagus malah diaspal ulang. Apa kerja Dinas PU memperbaiki jalan yang masih baik,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi D Fraksi Hanura, Hendra DS meminta agar petugas Dinas PU sering-sering turun ke lapangan, jangan hanya mengecek kondisi jalan berdasarkan peta di Google. “Kalau di Google tidak update, bisa saja itu gambar tahun lalu, tahun ini sudah rusak atau sebaliknya,” imbuhnya.
Selain itu, Hendra meminta agar Dinas PU Medan lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan. Sebab, belum banyak yang tersentuh.
Menerima cercaan Komisi D atas kinerjanya, Kepala Dinas PU Kota Medan, Isya Ansari menjelaskan jika pihaknya mendapat pemangkasan anggaran yang cukup besar. Bahkan, pemotongan dilakukan hingga dua kali.
“Awalnya anggaran kami Rp 676 miliar, cuma ada pemotongan hingga dua kali, pertama Rp125 miliar dan kedua Rp 50 miliar. Sehingga yang tersisa untuk kegiatan fisik hanya Rp 420 miliar,” dalihnya.
Isa menjelaskan adanya pemangkasan anggaran itu dilakukan karena adanya dana kelurahan. Di mana, setiap daerah yang mendapat dana kelurahan harus mempersiapkan dana pendamping. Itulah ujarnya, mengapa sejumlah program pembenahan infrastruktur berjalan lamban. (as-01)