ASARPUA.com – Medan – Ketua Fraksi Golkar (FG) DPRD Medan, Ilhamsyah mendesak Pemerintah Kota (Pemko) ‘menagih’ utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kekurangan bayar sejak 2017 lalu. Dengan dibayarnya utang DBH dari Pemprovsu akan membantu pelaksanaan pembangunan Kota Medan.
“Kita minta Pemprovsu segera melunasi pembayaranan utang tertunggak DBH kepada Pemko Medan sejak tahun 2017 hingga 2018 sebesar Rp 600 miliar,” kata Ilhamsyah di gedung dewan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (18/01/2019).
Ilhamsyah yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Medan mengungkapkan, Penyaluran Kurang Bayar Tahun 2017 sebesar Rp 165.126.159.437.
Sedangkan Penyaluran Estimasi Kurang Bayar 2018 sebesar Rp 434.776.679.220.
“Jika DBH itu tidak direalisasikan pembayarannya oleh Pemprovsu sudah pasti pembangunan di Kota Medan tidak berjalan alias mandeg. Sebab, dana DBH itu sudah dimasukan ke dalam APBD untuk pembangunan, ” sebutnya.
Salah satu dampaknya, sebutnya, yakni terkait buruknya manajemen persampahan yang mendapat berita tak sedap yakni menjadikan kota Medan sebagai Kota Paling Kotor berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu.
“Salah satu indikator buruknya manajemen persampahan adalah manajemen keuangan. Jika sudah masuk manejemen keuangan tentu pemerintah Kota Medan harus mencari sumber dana, dalam hal ini salah satunya DBH yaitu tiga komponen pajak yg menjadi hak Kota Medan, ” kata dia.
Menurut anggota Banggar DPRD Medan ini, dengan sistem online yang serba canggih dewasa ini, sepertinya distribusi dana DBH tersebut sebaiknya langsung saja ditransfer ke Pemko Medan, tidak perlu lagi harus melalui pemprovsu.
“Jangankan perbulan, perhari pun sudah bisa ditransfer sebenarnya. Buat apa ditumpukkan ke pemprovsu. Kalaupun melalui pemprovsu, ya langsung saja pemprovsu mengambil jatahnya sendiri, lalu hak daripada Pemko Medan langsung dicairkan,” kritiknya.
Sebenarnya, keterlambatan pemprovsu dalam merealisasikan pembayaran DBH ke Pemko Medan bukan merupakan masalah baru. Dari tahun ke tahun persoalan DBH ini selalu menjadi masalah, siapapun pemimpinnya.
Apalagi saat ini, kondisi Kota Medan kini banyak jalan berlobang, drainase mampet hingga mengakibatkan banjir setiap turun hujan. Sementara untuk memperbaiki ini semua membutuhkan dana yang cukup besar, pungkasnya. (as-01)