ASARPUA.com – Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam membangun budaya antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas sejak lingkungan rumah tangga. Perempuan dinilai memiliki peran strategis sebagai teladan dan penggerak perubahan dalam membentuk keluarga yang menjunjung tinggi kejujuran serta menolak perilaku koruptif.
Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Basarin Yunus Tanjung pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Indonesia Berintegritas: Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-nilai Integritas Melawan Korupsi, di Aula RIS, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro 30, Medan, Kamis (12/11/2026).
“Kehadiran KPK bersama para tokoh dan organisasi perempuan hari ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam keluarga dan lingkungan sosial,” ucapnya.
Basarin mengatakan, perempuan memiliki kekuatan besar dalam membentuk karakter keluarga. Sebagai ibu, istri, pemimpin organisasi, maupun anggota masyarakat, perempuan dapat menjadi teladan sekaligus pengingat agar setiap anggota keluarga senantiasa memegang teguh nilai kejujuran.
“Kita ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai kejujuran di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, menjaga integritas bukan semata-mata tugas perempuan, melainkan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Karena itu, nilai-nilai antikorupsi perlu diterapkan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita perlu membangun kebiasaan hidup sederhana, tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, serta berani mengingatkan ketika ada tindakan yang tidak benar,” katanya.
Basarin menyebutkan, Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi besar untuk mengembangkan gerakan budaya antikorupsi. Hal ini didukung jumlah penduduk perempuan yang mencapai sekitar 7,8 juta jiwa, serta keberadaan berbagai organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita Persatuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang tersebar hingga kabupaten, kota, desa, dan kelurahan.
“Apabila nilai-nilai integritas yang kita pelajari hari ini terus disampaikan melalui jaringan organisasi tersebut, tentu akan semakin banyak keluarga dan masyarakat yang memahami pentingnya kejujuran serta berani menolak perilaku koruptif,” ucapnya.
Sementara itu, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI David Sepriwasa mengapresiasi komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.
Ia menjelaskan, penerapan budaya antikorupsi dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Anak-anak dan anggota keluarga belajar tentang integritas melalui keteladanan perilaku sehari-hari, bukan sekadar nasihat yang disampaikan secara lisan.
“KPK mendorong keluarga untuk membiasakan sembilan nilai utama antikorupsi sejak dini. Nilai tersebut meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras,” katanya. (Asarpua)
