ASARPUA.com – Karo – Carut marutnya penanganan retribusi masuk Wisata Laulas (air panas) Semangat Gunung Doulu sesungguhnya sudah terjadi berperiode-periode kepemimpinan Bupati Karo. Namun anehnya tak ada satupun Bupati Karo mampu menuntaskan permasalah pengutipan retribusi masuk ke Wisata Laulas Doulu ini tuntas dengan ‘Purpur Sage’ yang sesungguhnya seperti petuah orang tulu ‘bagi ngerintak benang bas tepung.’ Artinya bagaimana cara bisa berterima di dua belah pihak Pemkab Karo dengan penegakan PAD nya dan masyarakat pengusaha Wisata Laulas Doulu profit nya dan dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan ‘uang makannya’. Dan yang tak bisa dikesamping wisatawan/pengunjung lokasi Wisata Laulas Doulu dengan kenyamanan pun kepuasannya. Berat memang menuntaskan dengan Purpur Sage yang seutuhnya itu. Tapi masak Pemkab Karo tak bisa?! Itu PAD lho.
Ratusan warga Desa Doulu dan Semangat Gunung, Kabupaten Karo, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Karo, Kamis (04/06/2026. Aksi dipimpin Koordinator Forum Masyarakat Doulu – Semangat Gunung, Monca Barus.
Warga menyampaikan keberatan atas pergantian mandat pengelolaan retribusi objek wisata Air Panas Semangat Gunung yang dinilai dilakukan tanpa sosialisasi. Mereka juga menyoroti pencabutan sepihak pembayaran PAD oleh dinas terkait, sementara SK mandat lama dinilai belum berakhir masa berlakunya.
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemkab Karo, warga mengajukan beberapa tuntutan. Intinya meminta pencabutan mandat baru, pengelolaan diserahkan ke musyawarah dua desa, dan evaluasi terhadap kebijakan Kadis Pariwisata.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo menyampaikan 3 komitmen:
1. Tidak menerbitkan SK mandat pengelolaan retribusi kepada pihak mana pun sebelum ada kesepakatan bersama masyarakat.
2. Mencabut SK mandat baru dan juga SK mandat sebelumnya.
3. Menjadwalkan tindak lanjut melalui musyawarah dengan warga Doulu dan Semangat Gunung.
Wakil Bupati Karo Komando Tarigan ,SP dalam arahannya menegaskan, “Kebijakan yang menyangkut tanah dan air di Karo harus lahir dari musyawarah. Pemerintah hadir bukan untuk memutus, tapi untuk menjembatani. SK mandat kita cabut, sekarang mari duduk bersama cari solusi terbaik untuk warga dan wisatawan.”
Koordinator aksi Monca Barus mengapresiasi langkah Pemkab. “Kami tidak menolak retribusi, tapi minta dilibatkan. Air Panas ini sumber hidup warga kami. Kalau dikelola bersama, kami siap menjaga kamtibmas dan kenyamanan wisatawan,” ujarnya.
Melalui kesepakatan ini, tata kelola pariwisata dan retribusi pemandian air panas di kawasan Semangat Gunung dan Doulu diharapkan dapat dievaluasi secara menyeluruh, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal demi kesejahteraan bersama. (asarpua)
