ASARPUA.com – Sibolga – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara, mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp90,52 miliar. Berdasarkan rincian APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2026, tambahan TKD dialokasikan untuk infrastruktur sebesar Rp60,12 miliar, pendidikan Rp16,02 miliar, urusan lainnya Rp8,58 miliar, dan kesehatan Rp5,80 miliar. Rencana penggunaannya ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 32 Tahun 2026.
Sektor infrastruktur memperoleh porsi terbesar, sekitar 66,4 persen dari total tambahan TKD, sejalan dengan kebutuhan pemulihan sarana publik dan perlindungan kawasan rawan bencana. Bencana hidrometeorologi di Kota Sibolga berdampak pada 4 kecamatan dan mengakibatkan 57 orang meninggal dunia serta 15 orang mengalami luka berat. Sebanyak 397 rumah tercatat rusak berat dan 55 rumah rusak sedang.
Koordinator Wilayah Sumatera Utara Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan tambahan TKD sekaligus mendukung pelaksanaan program kementerian dan lembaga.
“Seluruh OPD yang terlibat agar memanfaatkan dana TKD yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah serta memberikan dukungan maksimal terhadap pekerjaan kementerian dan lembaga. Setiap tahapan kegiatan harus dikawal, dan apabila terdapat kendala agar segera dilaporkan kepada Satgas PRR,” kata Fadjar saat memimpin Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR meninjau Kota Sibolga, Selasa (28/07/2026)
Selain tambahan TKD, sejumlah pekerjaan di Sibolga juga didukung melalui anggaran belanja tambahan kementerian dan lembaga. Satgas PRR meminta pemerintah kota memperkuat koordinasi dengan instansi terkait karena sebagian pekerjaan diproyeksikan mulai berjalan pada Agustus 2026.
Kepala Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, menegaskan pentingnya konsistensi data dan pengawasan anggaran.
“Anggaran belanja tambahan yang sudah dialokasikan untuk Kota Sibolga harus dimaksimalkan, diawasi pada setiap proses pengerjaan, dan dilaporkan kepada Satgas. Koordinasi dengan kementerian terkait juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahan input data anggaran,” ujar Tamimi.
Dalam peninjauan layanan kesehatan, tim menemukan sejumlah alat kesehatan di Puskesmas Pembantu Hutabarangan mengalami kerusakan dan kondisi bangunannya mulai miring karena berada di belakang bukit. Satgas PRR akan mengoordinasikan usulan penanganan tersebut dengan penanggung jawab Kementerian Kesehatan agar kebutuhan perbaikan dapat ditindaklanjuti.
Di sektor pengendalian bencana, normalisasi Sungai Aek Doras dan Sungai Sihopo-hopo telah dilakukan untuk mengurangi risiko luapan saat hujan deras. Perbaikan tebing Tangga Seratus telah mencapai 80 persen, sedangkan relokasi tempat pemrosesan akhir Aek Parombonan ke lokasi yang lebih aman mencatat progres 60 persen.
Pemulihan hunian juga terus bergerak. Sebanyak 114 unit hunian tetap yang dibangun Buddha Tzu Chi telah selesai, sedangkan 86 unit lainnya masih dikerjakan. Satgas PRR terus mendorong penyelesaiannya agar segera dapat ditempati, disertai bantuan isi hunian dan percepatan penerbitan sertifikat rumah oleh Pemerintah Kota Sibolga. Sementara itu, bantuan jaminan hidup tahap pertama dan kedua telah terealisasi 100 persen, sedangkan tahap ketiga sedang dalam proses pengusulan.
Satgas PRR juga meminta Pemerintah Kota Sibolga mengawal rencana aksi kementerian dan lembaga, mempercepat pemanfaatan tambahan TKD secara tertib, serta melaporkan perkembangan pekerjaan secara berkala. (Asarpua/rel)
