ASARPUA.com – Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumut Tahun Anggaran 2018. Raihan ini dinilai merupakan hasil kerja keras dan komitmen penatausahaan keuangan clean and good governance.
Gubsu dalam sambutannya pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sumut dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Pemprovsu menyampaikan bahwa hingga kini Provinsi ini sudah meraih opini WTP untuk kelima kalinya sejak tahun2014, 2015, 2016,2017 dan 2018. Sehingga hal ini menjadi satu yang membanggakan, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen Pemprov Sumut untuk menjalankan penatausahaan keuangan daerahnya secara clean and good governance sesuai dengan perautan perundangan yang berlaku,” ujar Gubsu pada rapat di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Selasa (07/05/2019).
Begitupun, Gubsu menyadari bahwa masih banyak terdapat permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemprovsu Karena itu catatan tersebut akan menjadi agenda prioritas yang harus diperbaiki secara bersama, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Sehingga permasalahan dimaksud tidak akan terjadi lagi di masa datang.
Sementara Anggota V BPK RI, Isma Yatun saat ditanyai soal pemberian opini WTP mengatakan bahwa kendali kualitas yang ada, dapat melihat bagaimana laporan keuangan bisa dinialai wajar. Karenanya, disampaikan bahwa tidak ada permasalahan dalam hal seperti aset, belanja dan dalam pengelolaan kas. Sehingga semua berdasarkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh standar pemeriksaan keuangan Negara.
Hadir dalam Paripurna tersebut, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Sumut, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, VM Ambar Wahyuni serta sejumlah pejabat eselon II di jajaran Pemprovsu. (as-01)