DPRD Kota MedanHeadlinePolitik

Komisi IV DPRD Medan Gelar RDP dengan Organda, Terkait Ongkos Pelajar Gratis

19
×

Komisi IV DPRD Medan Gelar RDP dengan Organda, Terkait Ongkos Pelajar Gratis

Sebarkan artikel ini
Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan. (Foto. Asarpua.com/dokumen)

ASARPUA.com – Medan – Komisi IV DPRD Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan pembangunan proyek Bus Rapid Transit untuk kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. (BRT Mebidang) seiring rencana penggratisan ongkos pelajar di Kota Medan. Hasil rapat disepakati secepatnya akan dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak SH didampingi anggotanya Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution, Datuk Iskandar Muda. Juga hadir Dinas Perhubungan (Dishub), Bappeda, pakar transportasi, tim peneliti USU dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Senin (10/11/2026), di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan.

Dalam rapat itu disepakati, hasil RDP akan dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan, agar mekanisme angkutan pelajar gratis memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

Pada saat rapat, Sekretaris Organda Medan, Jaya Sinaga, menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Medan yang telah dua kali menggelar RDP dalam rangka mendorong angkutan pelajar gratis di Kota Medan.

Menurut Jaya, lahirnya PP Nomor 35 Tahun 2023 sebenarnya sudah bisa menjawab persoalan anggaran untuk layanan gratis bagi pelajar. Dalam PP tersebut, ada hak untuk layanan angkutan umum gratis bagi pelajar.

“Tetapi untuk merealisasikan ini, tentu harus ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Daerah tentang angkutan umum,” ujar Jaya Sinaga.

Ia menegaskan, Perda Angkutan Umum Nomor 91 Tahun 2016 seharusnya sudah dapat diperbarui, sesuai dengan perkembangan angkutan umum yang menuju modernisasi.

“Perda yang lama sudah tidak relevan lagi. Angkutan sudah bergerak ke arah modern, tapi regulasinya masih tertinggal. Untuk itu perlu kajian bersama akademisi, agar ke depannya tidak menjadi persoalan,” tegasnya.

Menurut Jaya Sinaga, kehadiran bus listrik atau BRT, menurut Organda, belum bisa menjamin layanan secara menyeluruh. Sebab BRT hanya berada di koridor jalan utama, tidak menjangkau jalan-jalan kawasan perumahan dan sekolah-sekolah yang berada di badan jalan kecil. (Asarpua)