Komisi A DPRD Medan Minta Pemko Bentuk Tim Awasi Produk

40
Ketua Koamisi A DPRD Kota Medan Sabar Syamsurya Sitepu. (Faoto. ASARAPUA.com)

ASARPUA.com – Medan – Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu mengatakan, terkait temuan tersebut diminta Pemko Medan membentuk tim khusus untuk mengawasinya. Apalagi, sudah diatur dalam regulasi yakni Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Pemko harus segera menyikapi ini dan membentuk tim secara khusus untuk mengawasi pasar-pasar modern,” kata Sabar, Rabu (06/02/2019).

Terkait temuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan di pasar modern terhadap produk halal dan non halal yang masih bercampur mendapat sorotan dari Komisi A DPRD Medan.

Menurut Sabar, secara etika sebenarnya tidak boleh dicampur antara produk yang halal dengan non halal. Terlebih, di dalam ajaran Islam juga sudah ditegaskan. “Kalau seperti ini kondisinya, maka dapat melukai perasaan umat muslim. Jadi, kepada pengusaha pasar modern dibuat tempat khusus untuk produk halal dan non halal yang dijual mereka,” sebut politisi Golkar ini.

Diutarakan dia, regulasi yang mengatur memang belum berlaku karena efektifnya pada September mendatang. Akan tetapi, melihat situasi politik yang kian panas, tentu perlu dilakukan langkah-langkah bijak. Hal ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. “Jangan sampai muncul persoalan baru, apalagi menjelang Pemilu. Marilah sama-sama dijaga kondisi yang kondusif ini,” tukasnya.

Tak jauh beda juga diungkapkan anggota DPRD Medan, Rajuddin Sagala. Dia menambahkan,  tindakan keras memang sudah harus dilakukan Pemko. Hal ini mengingat Kota Medan sudah memiliki Peratuan Daerah (Perda) tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis yakni Perda No 10 tahun 2017.

“Kami (DPRD dan Pemko) sudah membuat Perda untuk melindungi konsumen. Tapi nyatanya perda itu belum berjalan efektif,” ujar mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis ini. (as-01)