ASARPUA.com – Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) memastikan pembangunan infrastruktur terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, segera dimulai. Kepastian tersebut lahir setelah Satgas PRR berhasil memediasi perbedaan pandangan antara masyarakat dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terkait penanganan Jembatan Enang-Enang, sehingga tercapai solusi yang mengutamakan keselamatan warga tanpa mengabaikan kebutuhan mobilitas
sehari-hari.
Kesepakatan itu dicapai saat Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Selasa (07/07/2026). Kehadiran Tito menjadi bagian dari upaya Satgas PRR memastikan setiap persoalan di lapangan diselesaikan melalui dialog, kolaborasi, dan keputusan yang dapat diterima seluruh pihak.
Tito menjelaskan, perbedaan pendapat muncul setelah BPJN Aceh menilai kondisi Jembatan Enang-Enang sudah tidak lagi aman dilalui. Longsor menyebabkan salah satu sisi jembatan amblas sekitar tiga meter sehingga struktur menjadi miring dan berada di atas tanah yang sangat labil. Demi menghindari risiko kecelakaan, BPJN Aceh semula mengusulkan agar masyarakat menggunakan jalan alternatif.
“Balai PU sana menyampaikan tidak berani nanggung resiko kalau ada apa-apa karena itu tanahnya labil sekali,” ujar Tito di Jakarta, Senin (13/07/2026).
Di sisi lain, masyarakat berharap jembatan tetap dapat dimanfaatkan karena jalur alternatif dinilai lebih jauh dan berpotensi meningkatkan biaya transportasi. Warga pun bergotong royong memperkuat akses yang
amblas agar kendaraan masih dapat melintas. “Warga bukan membangun jembatannya. Tapi yang dibangun oleh masyarakat adalah akses yang amblas tadi,” kata Tito.
Melihat kondisi tersebut, Satgas PRR mengambil langkah mediasi untuk mencari solusi terbaik. Hasilnya, pemerintah bersama masyarakat dan BPJN Aceh menyepakati penanganan bertahap. Dalam jangka pendek, struktur Jembatan Enang-Enang akan diperkuat sehingga tetap dapat difungsikan secara terbatas dengan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna.
Pada saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan solusi permanen berupa pembangunan jembatan baru di dekat lokasi jembatan lama. Selain itu, jalan alternatif Simpang Wer Lah akan ditingkatkan melalui pelebaran
dari empat meter menjadi enam meter serta pembangunan jembatan permanen agar mampu dilalui kendaraan besar. Langkah ini diharapkan menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama proses pembangunan berlangsung sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan dalam jangka panjang.
“Saya datang ke sana untuk melakukan mediasi, melihat langsung dan setelah kita mediasi intinya boleh diperkuat strukturnya, tapi enggak boleh truk (lewat). Hanya boleh jalan kaki, roda dua, roda empat.
Kemudian dibuat jembatan baru dan jalan pintasnya dibuatkan jembatan baru dan diaspal. Kira-kira seperti itu. Itulah solusinya dari saya,” jelas Tito.
Seluruh pekerjaan penguatan maupun pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada Juli 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama instansi terkait. Satgas PRR akan terus mengawal
pelaksanaannya agar berjalan tepat waktu, sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di Bener Meriah dapat kembali pulih dengan lebih aman, lancar, dan berkelanjutan.
Tito menegaskan bahwa perbedaan pandangan yang sempat terjadi merupakan bagian dari proses mencari solusi terbaik, bukan bentuk pengabaian terhadap masyarakat. “Sekali lagi bukan pemerintah tidak memperhatikan. Ini beda pendapat antara Balai PU dengan masyarakat,” pungkasnya. (Asarpua/rel)
