 ASARPUA.com -Tanah Karo – Eksekusi ratusan kios di komplek Mulawari Mart oleh Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe beberapa waktu lalu memasuki babak baru. Juga kasusnya sedang dalam proses hukum di Kepolisian Resor Tanah Karo. Pemilik kios tak senang kiosnya diratakan dengan tanah akhirnya melakukan aksi demo di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
Tidak mendapat kepastian di Badan Pertanahan Agraria Tata Ruang Kabupaten Karo, massa yang selanjutnya bergerak ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karo,di jalan Veteran Kabanjahe, Kamis (21/02/2019).
Dalam aksinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, sejumlah pedagang yang tergabung dalam Jambur Pergerakan Sienterem (JPS) menuntut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo untuk bertanggung jawab atas keabsahan Sertifikat Hak Milik (SHM) mereka di komplek Mulawari Mart yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karo.
“Kami hanya ingin Kepala BPN Karo bertanggung jawab atas keabsahan sertifikat kami,” ujar Ketua Pedagang Mulawari Mart, Edi Saputra Ginting kepada wartawan disela-sela aksinya.
Sementara, penanggung jawab aksi dari JPS, Nhov Trakapta Putra Kaban mengatakan, kasus Mulawari Mart harus segera dituntaskan. Diduga ada tindak pidana yang telah terjadi dalam kasus tersebut, sehingga dirinya menyebut tidak tertutup kemungkinan akan melanjutkannya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke Polda Sumut.
Setelah adanya penekanan dan teriakan dari sejumlah pengunjuk rasa yang mengatakan BPN Karo mandul, Kepala Kantor BPATR Kabupaten Karo, Rosalina Tamba SH didampingi beberapa stafnya akhirnya menemui pengunjuk rasa di halaman Kantor Pertanahan Karo.
“Sampai saat ini sertifikat yang bapak dan ibu miliki tercatat dan sah secara hukum,” kata Rosalina Tamba SH kepada para pengunjuk rasa.
Rosalina pun mengajak para pedagang dan pemilik kios Mulawari Mart untuk bersama-sama memperjuangkannya agar bisa selesai dengan baik dan para pemilik kios tidak merasa terjolimi. Dirinya pun mengaku, saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sedang dalam pemberian keterangan oleh pihak Kepolisian terkait permasalah Mulawari Mart.
Setelah selesai melakukan aksi di Kantor Pertanahan Karo, para pengunjuk rasa pun melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Karo. Disini mereka pun melakukan aksi yang sama dan meminta bertemu denga Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti.
Namun sayang, Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti tidak berada ditempat tanpa alasan yang jelas. Sehingga para pengunjuk rasa merasa kecewa. Akhirnya mereka diterima oleh dua orang anggota DPRD Karo, Firman Firdaus Sitepu SH dan Ramli Sitepu.
Setelah selesai menyampaikan tuntutannya untuk segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), para pengunjuk rasa akhirnya diajak oleh kedua anggota DPRD Karo tersebut untuk berdiskusi di ruang rapat DPRD Karo.
Di ruang rapat kantor DPRD Karo, anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu SH bersama Ramli Sitepu menerima aspirasi para pedagang dan berjanji akan segera membicarakan hal tersebut dengan Pimpinan DPRD Karo untuk segera mengagendakan RDPU. Dan meminta para pengunjuk rasa agar secepatnya memasukkan surat permohonan untuk RDPU ke DPRD Karo.
“Kita selaku wakil rakyat akan membantu semampu kita. Saya sendiri siap untuk turun langsung bersama pedagang ini untuk memperjuangkan hak-hak mereka,” sebut Firman Firdaus Sitepu SH.
Sementara, Ketua Pedagang Pasar Tradisional Mulawari Mart, Edi Saputra Ginting kepada mengatakan, cukup puas dengan perjuangannya bersama JPS dan teman-teman pada hari ini. Tapi ini belum berhenti sampai di sini. Edi mengatakan, seluruh pedagang merasa kecewa atas ketidakhadiran Ketua DPRD Karo Nora Else Surbakti.
“Padahal surat pemberitahuan aksi ini sudah kami sampaikan beberapa hari lalu. Tapi kok seperti ini tanggapannya selaku Wakil Rakyat. Namun, kami tetap berterima kasih kepada pak Firman Firdaus Sitepu dan Ramli Sitepu yang telah menerima dan menampung aspirasi kami,” ucap Edi didampingi pedagang lainnya. (as-joh)