ASARPUA.com – Medan – Komis IV DPRD Medan minta Dinas Sumber Daya Alam Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan segera membongkar bangunan taman di Jalan Monginsidi depan gedung Hermes Place Polonia. Pasalnya, bangunan taman yang menutup parit sangat mengganggu pengguna jalan serta kesulitan pembersihan drainase.
Hal itu menjadi rekomendasi Komisi IV DPRD Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Komisi, Selasa (21/07/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV M Rizki Lubis, Rommy Van Boy, Edwin Sugesti Nasution, Datuk Iskandar Muda dan Lailatul Badri. Hadir juga pengacara Sony Simanjuntak sekaligus pengadu mewakili masyarakat, mewakili Dinas SDABMBK, Dinas Perkimcikataru, Dinas Perizinan, Camat, Lurah dan Kepling.
“Tidak ada alasan Dinas SDABMBK menunda untuk membongkar. Itu taman di atas drainase dan seharusnya difungsikan trotoar untuk pejalan kaki bukan taman. Kalau itu taman, mana izin tamannya. Kita minta tenggat waktu 1 minggu kiranya taman diatas trotoar sudah dibongkar,” tandas Rommy asal politisi Golkar itu.
Untuk itu desak Rommy, Dinas SDABMBK Kota Medan supaya cek data kepemilikan alas hak berupa Surat Hak Milik. “Jika saja pihak PT Polonia Anugrha Jaya (PT PAJ) eks Hermes Place Polonia mengkaim Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dan Ruang Manfaat Milik Jalan (Rumija) sebagai miliknya patut dipertanyakan,” pungkasnya.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mendorong pihak SDABMBK supaya bertindak tegas. “Pemko Medan tidak boleh lemah kepada pengusaha. Jika melanggar ketentuan maka harus berani bertindak. Kita juga mempertanyakan izin sky croos yang ada dibelakang bangunan,” tandas Paul.
Sementara itu pihak SDABMBK Kota Medan yang dihadiri Ketua Tim Bina Kontruksi Fuad Lubis menyampaikan akan melakukan penindakan bongkar terhadap taman yang berada diatas parit.
Apalagi diakui Fuad, pihaknya kesulitan membersihkan drainase karena tertutup permanen. “Kami akan pastikan dulu kebenaran dilapangan. Kami juga tetap minta dukungan dari DPRD Medan untuk menegakkan aturan demi kepentingan umum,” paparnya. (Asarpua)
