Dewan: Sebaiknya Kepling Berasal dari Wilayahnya Sendiri

40
Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Sabar Syamsurya Sitepu. (Foto. ASARPUA.com)
ASARPUA.com – Medan – Kendati peraturan daerah Kepala Lingkungan (Kepling) sudah disahkan oleh DPRD Medan bersama Walikota Medan sejak 2017 lalu, namun hingga kini perda tersebut belum berjalan. Sementara, didapati banyak kepling yang tidak berdomisili di lingkungannya sendiri. 
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu menanggapi adanya kepala lingkungan yang tidak berdomisili di lingkungannya sendiri, namun ditempatkan oleh camat di lingkungan tersebut.
“Kasus ini sudah banyak kita dapati. Kepling yang diangkat oleh camat, bukan berasal dari lingkungan itu sendiri. Sebaiknya kepling itu berdomisili di lingkungan itu juga, agar dia mengetahui apa permasalahan yang terjadi di wilayahnya,”kata Sabar belum lama ini.
Namun asangat disayangkan, Perda yang sudah disahkan sejak Mei 2017 lalu belum berjalan efektif hingga saat ini. “Sayangnya perda berlaku mundur, Pemko Medan meminta itu diberlakukan tiga tahun lagi. Artinya mulai 2020, perda kepling akan diberlakukan,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Roby Barus Anggota Komisi A DPRD Kota Medan yang juga Ketua Perda Pansus Kepling. (Foto. ASARPUA.com/handover)
Hal senada juga dibenarkan Ketua Pansus Perda Kepling, Roby Barus. Dia menyebutkan, meski Perda sudah disahkan sejak 2017 lalu, namun efektifnya baru bisa berjalan di tahun 2020. 
“Pertimbangannya, karena tahun 2019 merupakan tahun politik, jadi agar menjaga kenyamanan di masyarakat, perda ini diberlakukan setelah pesta demokrasi,”kata Roby yang juga menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Medan ini.
Lebih lanjut ditambahkan Politisi PDI Perjuangan ini, menjalankan Perda ini perlu pembentukan lingkungan.”Sesuai perda ini, lingkungan yang gemuk atau padat warganya akan dipecah. Idealnya 150 KK per lingkungan atau luas daerah satu hektar. Selain itu, kepling tidak boleh double job, dan harus tinggal di daerah yang dia pimpin,”papar Roby.
Dia juga mengakui, karena perda kepling belum efektif, peraturan walikota (Perwal) sebagai payung hukumnya belum dibuat. “Untuk sementara ini masih menggunakan Perwal yang lama,” pungkas Roby. (as-01)