ASARPUA.com – Medan – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diharapkan memberikan prioritas kepada masyarakat dalam pengalokasian anggaran bagi pembangunan fasilitas publik infrastruktur. Ratna Sitepu mengatakan hal itu pada saat membacakan laporan hasil reses pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Medan, Senin (18/03/2019) di Rang Paripurna DPRD Medan Jalan Kapten Maulana Lubis.
Sebagai kota metropolitan, ternyata Kota Medan masih dihadapkan pada berbagai masalah, diantaranya masalah kemiskinan. Di kota ini jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat besar jumlahnya, yang disebut juga sebagai kantong-kantong kemiskinan, kata Politisi Partai Hanura ini.
Adapun sejumlah warga yang menyampaikan keluhannya tentang penanganan masalah Sungai Bedera, yang sampai sekarang masih meresahkan warga yang berada di bantaran sungai itu.
Kepling V Kelurahan Padang Bulan meminta agar dilakukan normalisasi drainase d Jalan Jamin Ginting mulai dari Simpang Kampus sampai Pasar 1 dimana tidak pernah dilakukan normalisasi
Masyarakat mengeluhkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang kurang maksimal sehingga masyarakat Kota Medan sangat kecewa terutama masalah E-KTP dimana setiap pemilik residiharuskanmengambildikantor kecamatan masing-masingnamun pihak kecamatan mengatakan pengambilan E-KTP harus di kantor kelurahan melalui kepala lingkungan masing-masing.
Terkait hal ini masyarakat meminta kepada Walikota Medan agar pengambilan E-KTP dilakukan satu pintu yaitu di kantor Dinas Kependukan dan Catatan Sipil sehingga masyarakat Kota Medan tidak perlu menghabiskan waktu berhari-hari untuk melakukan pengurusan E-KTP dan administrasi lainnya.
Masyarakat juga meminta Walikota Medan untuk mengevaluasi Kabid Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dikarenakan pengurusan administrasi seperti E-KTP dan Kartu Keluarga sangat lambat sehingga masyarakat yang mau mengurus BPJS Kesehatan sealu terkendala. (as-01)
