Anggota DPRD Minta Dishub Medan Turun Tangan Atasi Kemacetan

83

ASARPUA.com – Medan – Kemacetan di Kota Medan semakin parah. Selain akibat banyaknya lahan parkir yang menjamur, kurang pedulinya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan terhadap pengaturan lalu lintas juga disinyalir jadi penyebab bertambah macetnya Kota Medan.

“Kemacetan bisa diminimalisir kalau Dishub Kota Medan mau turun tangan mengatur lalu lintas dan parkir yang semrawut di Kota Medan,” ujar anggota Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntah SH, Selasa (09/07/2019) di ruang kerjanya gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis menanggapi kemacetan Kota Medan yang sudah cukup memprihatinkan saat ini.

Disebutkan, untuk lalu lintas di jalanan, Bendahara F-PDI Perjuangan itu meminta Dishub turun tangan membantu Polisi. Dengan bantuan tenaga terutama saat pagi hari, diharapkan bisa mengurangi kemacetan jalan.

“Di beberapa tempat saat ini bisa dilihat kemacetan terutama pada pagi hari seperti di Jalan Panglima Denai, Aksara, Brigjend Katamso dan lainnya,” ujarnya sembari menyebutkan daerah itu sangat macet namun kurang tampak adanya petugas membantu memperlancar arus lalu lintas.

Begitu juga masalah perparkiran, hampir 90 persen jalan di Kota Medan sudah dijadikan lahan parkir. Salah satu cara untuk mengatasi itu, Paul meminta Dishub untuk mendata ulang lahan parkir yang ada, sehingga bisa diatur lebih baik dari saat ini.

Selain untuk mengurangi kemacetan, lanjut Paul, pendataan ulang lahan parkir juga bertujuan untuk meningkatkan PAD. Karena menurutnya, hingga saat ini, serapan PAD dari sektor tersebut hanya Rp.19,71 milliar atau 45 persen dari target Rp.43,81 milliar.

“Sementara PAD kita dari retribusi parkir tak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Artinya, parkir pinggir jalan masih dikuasai oknum-oknum liar. Akibatnya, PAD dari sektor ini sangat sedikit sekali. Padahal kalau dilihat di lapangan, seharusnya besar,” jelasnya.

“Jangan nanti semua badan jalan jadi lokasi parkir. Tapi pendapatan ke Pemko Medan tidak juga naik. Artinya banyak kutipan liar yang dilakukan oknum tertentu untuk diri sendiri. Kita harapkan mereka bisa bekerja profesional dan tegas agar PAD yang didapatkan sesuai harapan,” tandasnya. (as-01)